

Sekretaris Umum KONI Papua, George Weyasu menyerahkan daftar atlet Provinsi Papua kepada Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) PON Beladiri di Jakarta beberapa hari lalu. (foto:Istimewa)
JAYAPURA – Kontingen Provinsi Papua dipastikan batal tampil pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Bela Diri 2025 di Kudus, Jawa Tengah, pada 11-26 Oktober 2025 mendatang.
Penyebabnya, tidak adanya anggaran. Transisi pemerintahan Provinsi Papua saat ini tak menyediakan dukungan anggaran pembinaan untuk olahraga prestasi, begitupun sponsor dari pihak swasta.
Padahal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua telah merilis 60 atlet beladiri dari 10 Cabang Olahraga (Cabor) yang telah didaftarkan mengikuti PON Beladiri dan terpaksa batal berangkat.
“KONI Provinsi Papua menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada para atlet, pelatih maupun pengurus cabang olahraga terpaksa batal tampil di PON Beladiri karena tidak adanya bantuan dari Pemerintah Daerah,” ungkap Sekretaris Umum KONI Papua, George Weyasu, Rabu (8/10).
Weyasu menjelaskan bahwa KONI telah melakukan berbagai upaya untuk mencari dukungan sponsorship namun tidak mendapat respon. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua juga telah dilakukan namun terbentur dengan minimnya APBD Papua.
“Segala hal telah KONI Provinsi Papua lakukan, dimulai dari berkoordinasi dengan DPR Papua, Pemerintah Daerah dan juga berupaya untuk mencari sponsorship namun jawaban yang kami terima adalah minimnya anggaran,” ujar Weyasu.
Namun Weyasu menuturkan bahwa jika ada Pengurus Provinsi (Pengprov) cabor yang hendak membawa atletnya secara mandiri dengan biaya sendiri, tetap dapat ikut bertanding di PON beladiri karena telah didaftarkan keabsahannya.
Page: 1 2
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya telah menetapkan sikap untuk mendukung…
Menurut Rocky, polemik pendidikan Gibran tidak bisa dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, sikap negarawan…
Beberapa poin yang dipersoalkan oleh pelapor terdiri atas proses penerbitan PKPU Nomor 19 Tahun 2023…
Nerlince mengatakan, pembayaran ganti rugi atas lahan tersebut sudah berlangsung beberapa tahun oleh Pemerintah…
Menurut Fakhiri, pembangunan Papua tidak dapat hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi.…
Menurut Mote, konektivitas menjadi kebutuhan penting untuk membuka akses masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di Waropen.…