Ia juga menjelaskan bahwa evaluasi terhadap rasio utang dan pendapatan negara baru akan dilakukan jika pertumbuhan ekonomi nasional mampu menembus level 8 persen.“Kalau tumbuh 7 persen, misalnya, kami pertimbangkan. Perlu nggak kita kurangi pajak? Atau perlu nggak kita kurangi atau tambah utang untuk tembus 8 persen? Tapi semuanya jelas hitungannya,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, merinci bahwa total utang pemerintah per Juni 2025 terdiri atas pinjaman sebesar Rp1.157 triliun dan surat berharga negara (SBN) senilai Rp7.980,87 triliun.Dengan kondisi fiskal yang masih terkendali dan kebijakan pengelolaan utang yang hati-hati, pemerintah optimistis Indonesia tetap berada pada jalur pembangunan berkelanjutan tanpa membebani generasi mendatang.(jpg/han)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Menkeu Purbaya Yhuda Sadewa (tengah) bersama wamenkeu saat memberikan memaparan APBN KITa di Jakarta, baru-baru ini. (SALMAN TOYIB/JAWA POS)
Page: 1 2
Kedatangan para tokoh adat dipimpin Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Waropen di Tanah Tabi, Karlos…
Alih-alih masuk ke blok hunian utama, tim Ombudsman justru menemukan deretan bangunan yang menarik perhatian.…
Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan…
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan keterlibatan sekolah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan…
Banyak sekali kebun yang dibuat oleh warga. Lokasi yang harusnya ditumbuhi pepohonan besar tiba-tiba berubah…
Gubernur Papua Pegunungan, Dr (HC) John Tabo,S.E.,M.B.A, mengatakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua…