Ia juga menjelaskan bahwa evaluasi terhadap rasio utang dan pendapatan negara baru akan dilakukan jika pertumbuhan ekonomi nasional mampu menembus level 8 persen.“Kalau tumbuh 7 persen, misalnya, kami pertimbangkan. Perlu nggak kita kurangi pajak? Atau perlu nggak kita kurangi atau tambah utang untuk tembus 8 persen? Tapi semuanya jelas hitungannya,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, merinci bahwa total utang pemerintah per Juni 2025 terdiri atas pinjaman sebesar Rp1.157 triliun dan surat berharga negara (SBN) senilai Rp7.980,87 triliun.Dengan kondisi fiskal yang masih terkendali dan kebijakan pengelolaan utang yang hati-hati, pemerintah optimistis Indonesia tetap berada pada jalur pembangunan berkelanjutan tanpa membebani generasi mendatang.(jpg/han)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Menkeu Purbaya Yhuda Sadewa (tengah) bersama wamenkeu saat memberikan memaparan APBN KITa di Jakarta, baru-baru ini. (SALMAN TOYIB/JAWA POS)
Page: 1 2
Operasi pengamanan ini berlangsung selama dua hari, 8-9 Mei 2026, menempuh rute perairan dari Distrik…
Dari kerusuhan ini, sebanyak 14 orang telah diamankan di Polres Jayapura untuk menjalani pemeriksaan dan…
Menurut Denis, tindakan penegakan hukum itu dilakukan sebagai respons atas serangkaian gangguan keamanan di jalur…
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menyatakan kondisi seperti ini memang sangat merugikan dan…
Insiden ini menarik perhatian luas setelah proses penemuan korban disiarkan secara langsung melalui media sosial…
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke kembali memberikan sanksi tegas kepada guru yang kedapatan tidak…