Ia juga menjelaskan bahwa evaluasi terhadap rasio utang dan pendapatan negara baru akan dilakukan jika pertumbuhan ekonomi nasional mampu menembus level 8 persen.“Kalau tumbuh 7 persen, misalnya, kami pertimbangkan. Perlu nggak kita kurangi pajak? Atau perlu nggak kita kurangi atau tambah utang untuk tembus 8 persen? Tapi semuanya jelas hitungannya,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, merinci bahwa total utang pemerintah per Juni 2025 terdiri atas pinjaman sebesar Rp1.157 triliun dan surat berharga negara (SBN) senilai Rp7.980,87 triliun.Dengan kondisi fiskal yang masih terkendali dan kebijakan pengelolaan utang yang hati-hati, pemerintah optimistis Indonesia tetap berada pada jalur pembangunan berkelanjutan tanpa membebani generasi mendatang.(jpg/han)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Menkeu Purbaya Yhuda Sadewa (tengah) bersama wamenkeu saat memberikan memaparan APBN KITa di Jakarta, baru-baru ini. (SALMAN TOYIB/JAWA POS)
Page: 1 2
Pemerintah Provinsi Papua Selatan bakal menyalurkan beragam bantuan untuk warga yang berdomisili di Kampung Ihalik,…
“Pada Minggu, 17 Mei 2026, di halaman Gereja St. Paulus Nabuni Mbamogo, Paroki Bilogai, telah…
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan, dari total 41 orang yang diamankan,…
Gubernur Papua Pegunungan memastikan telah membuat laporan polisi ke Polres Jayawijaya atas informasi hoaks yang…
Jalannya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah dasar (SD) di Kampung Wumuka, Distrik Mimika Barat…
Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah turun gunung ke Kabupaten Mimika untuk menjaring aspirasi…