Ke Depan, Pengelolaan Dana Otsus Diserahkan ke Masyarakat!

MIMIKA – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah turun gunung ke Kabupaten Mimika untuk menjaring aspirasi masyarakat.
Bertempat di Hotel Cenderawasih 66 pada Sabtu 16 Mei 2026, pertemuan yang bekerja sama dengan lembaga adat setempat ini menjadi wadah warga menumpahkan persoalan pelik seputar keamanan, pelanggaran HAM, hingga mandeknya dampak Otonomi Khusus (Otsus).

Persoalan keamanan di wilayah pedalaman menjadi salah satu sorotan tajam. Perwakilan tokoh perempuan, Francisca Pinimet, membeberkan bagaimana situasi di distrik-distrik berubah mencekam.

Ia mencontohkan wilayah Jila yang dulunya kondusif, namun berubah drastis sejak kehadiran aparat militer. Menurutnya, konflik bersenjata dan penembakan justru kerap terjadi setelah wilayah tersebut dijaga ketat. Kekecewaan terhadap efektivitas regulasi khusus juga disuarakan oleh Pendeta Marius Uamang. Ia menilai masyarakat akar rumput belum merasakan dampak nyata dari dana Otsus.

Senada dengan itu, sejumlah peserta rapat mengusulkan agar pengelolaan dana Otsus ke depan diserahkan langsung kepada komunitas masyarakat, ketimbang mengendap di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menanggapi rentetan keluhan tersebut, Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh tuntutan ini langsung ke meja pemerintah pusat.

“Hari ini masyarakat Papua tidur dengan air mata dan di atas duri, sehingga kita harus mencari solusi dengan cara mendengarkan masyarakat secara langsung. Kami DPR maupun MRP tidak bisa berkata-kata di atas meja tetapi harus turun dan mendengar langsung dari masyarakat,” tegas Agustinus.