

MenPANRB Abdullah Azwar Anas
JAKARTA – Selain menyiapkan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) juga tengah kejar setoran merancang seleksi penerimaan mahasiswa/praja/taruna sekolah kedinasan tahun 2024. Sejumlah rapat dengan kementerian/lembaga terkait terus digelar.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, pendaftaran sekolah kedinasan rencananya akan dibuka pada Maret 2024. Namun, waktu tersebut dapat berubah sesuai kesiapan dan dinamika yang terjadi.
Kendati demikian, Anas meminta, calon pelamar mulai mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran. Calon pelamar juga dihimbau mendaftar di sekolah kedinasan yang sesuai dengan minatnya.
”Pemerintah telah mendesain skema kebutuhan ini dan berharap kedepan kita bisa melahirkan calon-calon ASN yang berdedikasi, kompeten, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan rakyat,” tutur Anas, kemarin (25/1).
Sejauh ini, ada delapan instansi yang akan membuka pendaftaran sekolah kedinasan di 2024. Adapun kedelapan instansi tersebut meliputi Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM); Kementerian Keuangan (Kemenkeu); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Badan Intelijen Negara (BIN); Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN); Badan Pusat Statistik (BPS); dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Page: 1 2
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…