

Sebanyak 124 personel Polres Jakarta Pusat menjalani tes urine mendadak usai apel pagi, Senin (23/2). (Istimewa)
JAKARTA – Perintah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan tes urine serentak terhadap seluruh jajaran Polri jangan sampai hanya menjadi formalitas belaka. Komisi III DPR mengingatkan agar agenda tersebut dilaksanakan secara serius. Itu sangat penting mengingat keterlibatan beberapa polisi aktif dalam kasus narkoba yang terungkap belakangan ini.
Anggota Komisi III DPR Hasbiallah Ilyas menegaskan bahwa perintah pelaksanaan tes urine serentak bagi seluruh personel Polri di Indonesia tidak boleh sekadar menjadi gimmick. Menurut dia, langkah tersebut harus benar-benar dilandasi semangat menjaga marwah dan integritas institusi kepolisian. Apalagi pemberantasan narkoba menjadi salah satu agenda besar Presiden Prabowo.
”Tes urine jangan hanya jadi simbol atau pencitraan. Ini harus menjadi bagian dari komitmen nyata membersihkan internal. Kalau aparatnya sendiri terlibat praktik haram narkoba, lalu masyarakat mau percaya kepada siapa,” kata Hasbiallah di Jakarta pada Selasa (24/2).
Hasbiallah mengaku sangat mendukung perintah yang disampaikan oleh Jenderal Sigit kepada seluruh jajarannya. Menurut dia, langkah itu memang perlu dilakukan. Baik polisi di level tamtama, bintara, maupun perwira. Namun, dia mengingatkan agar pelaksanaan tes urine tersebut berlangsung transparan dan disertai pengawasan ketat. Tidak lupa, sanksi tegas harus disiapkan.
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…
Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…
Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…
Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…
Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…