

Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan dan ketetapan./Instagram/@mahkamahkonstitusi
JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman kini telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/10).
Laporan tersebut diajukan oleh Erick Samuel Paat dengan dugaan adanya kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh pihak Jokowi, Gibran, Kaesang, hingga Anwar Usman.
Selain Jokowi, Gibran, Kaesang, dan Anwar Usman, tuduhan ini juga diarahkan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Almas Tsaqibbirru (pemohon uji materiil ke MK), hingga Arif Suhadi (kuasa hukum pemohon).
Diketahui, Erick Samuel Paat merupakan seorang pengacara tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara.
Keterlibatan Erick dalam TPDI dapat dilihat melalui advokasi kasus penyerangan kantor PDI di Jalan Diponegoro No 58, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996.
Ia juga bergabung dengan R.O. Tambunan, Trimedya Panjaitan, Sugeng Teguh Santoso, dan Petrus Selestinus serta menjadi pengacara Emir Moeis, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan.
Pria keturunan Manado ini berhasil menjadi sorotan publik, lantaran laporan tersebut berkaitan dengan putusan MK yang memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
Page: 1 2
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…
Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…
Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…
Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…
Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…