Karhutla Kembali Kepung Kalimantan, Mengapa Terus Berulang?
Kementerian Kehutanan telah menggunakan sistem pemantauan hotspot untuk mendeteksi potensi kebakaran lebih awal. Pada 14 Agustus lalu, kementerian juga menegaskan bahwa setiap hotspot di area pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) perlu segera diverifikasi di lapangan agar kebakaran dapat ditangani sebelum meluas.
Bahkan pada 10 hingga 14 Agustus, Kementerian Kehutanan melakukan pemeriksaan terhadap empat perusahaan kehutanan di Kalimantan Barat untuk memastikan kesiapan mereka menghadapi risiko kebakaran selama musim kemarau. Namun, keberadaan sistem deteksi dini dan patroli tentu belum cukup jika akar persoalannya tidak diselesaikan.
Pemerintah perlu menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa kebakaran masih terus muncul di kawasan yang setiap tahun diketahui rawan terbakar? (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Recent Posts
El Nino Kuat Bayangi Mimika, BMKG Peringatkan Asap Kiriman dan Gangguan Penerbangan
BMKG Stasiun Meteorologi Mozes Kilangin Timika mengimbau warga Kabupaten Mimika untuk mewaspadai cuaca ekstrem akibat…
Giliran Asap Negara Tetangga Resahkan Warga RI-PNG
Asap yang disinyalir dari kebakaran hutan dan lahan ini justru muncul dari arah negara tetangga…
Satpol PP Siagakan 10 Personel Amankan Kantor Dinkes Merauke
Penempatan personel tersebut dilakukan menyusul persoalan pemalangan Kantor Dinas Kesehatan yang sebelumnya membuat aktivitas pegawai…
Melaju di Atas Aspal dari Malam Tembus Pagi, Terapkan Monitoring 24 Jam
Di tengah tuntutan pemenuhan hidup, Komunitas Laskar Di Rantau (LDR) telah membuktikan bahwa keterbatasan dan…
Polisi Temukan 12 Pohon Ganja di Distrik Hubikosi
- Sat Narkoba dan Polsek Wamena Kota menemukan sebuah ladang berukuran panjang 4 Meter dan…
Kepala BIN Sebut Pentingnya Regulasi Tangkal Spionase dan Intervensi Asing
Mengingat negara-negara demokrasi maju telah memiliki regulasi serupa, Indonesia dinilai sangat membutuhkan aturan hukum…