

Wakapolda Papua, Brigjen Pol Patrige Renwarin ketika memimpin rapat bersama anggotanya. (Humas Polda)
JAYAPURA – Rakernis Bareskrim Polri Tahun Anggaran 2024 memutuskan bahwa Mabes Polri menyetujui pembentukan Direktorat Reserse Siber (Dit Serse Siber) di delapan Polda, salah satunya Mapolda Papua.
Wakapolda Papua Brigjen Pol. Patrige Rudolf Renwarin mengikuti kegiatan ini pada Kamis (16/5) di Mapolda Papua. Rakernis Bareskrim Polri 2024 bertujuan memperkuat peran penyidik Polri dalam menegakkan hukum yang presisi untuk mendukung proses demokrasi yang sehat dan efektif di Indonesia.
Selain itu, Rakernis ini juga untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Polri dalam menangani kejahatan siber yang semakin kompleks di era digital. Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam arahannya seusai menyerahkan SKEP Pembentukan Ditsersesiber di Polda Jajaran, menekankan pentingnya laporan masyarakat sebagai tantangan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik.
“Kita harus menjaga dan mengawal Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dengan sinergitas yang kuat dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Kapolri.
Menurutnya, prestasi yang sudah dicapai selama ini harus menjadi motivasi bagi seluruh personel Polri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Saya menekankan pentingnya sinergitas dengan instansi lain, terutama TNI, untuk mencapai tujuan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Sinergitas TNI dan Polri merupakan kunci sukses dalam mengamalkan kebijakan pemerintah pusat,” jelasnya.
Selain itu, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit juga menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan empati dalam melaksanakan tugas yang dimana kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga dan Polri harus terus berinovasi untuk meningkatkan sistem pelayanan yang ada.
Di era digital saat ini, ia juga menggarisbawahi pentingnya adaptasi terhadap teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI).
“AI dapat membantu kita dalam menganalisis data dan membuat prediksi yang akurat, namun penggunaannya harus sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Page: 1 2
Penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan atas kasus sebelumnya yang juga berkaitan dengan jaringan…
Meskipun demikian, pemerintah menegaskan tidak akan memangkas anggaran dari program-program prioritas seperti MBG dan Koperasi…
Polisi belum bisa menyimpulkan apa penyebab kematian sekalipun di tubuh korban sempat bersimbah darah dan…
Tak menyerah, ia kemudian mencoba usaha lain berupa kios kecil yang dijalankan selama tujuh bulan.…
Peristiwa ini menjadi perhatian nasional, mengingat campak kerap dianggap sebagai penyakit anak-anak, namun nyatanya juga…
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa aturan ini menjadi langkah penting dalam…