Dinilai Ada Pembiaran dari Orang Tua

Yohanes Samkakai ( foto: Sulo/Cepos)

*Soal Adanya Anak-anak Jadi Juru Parkir Liar*

MERAUKE– Adanya sejumlah anak-anak yang menjadi juru parkir liar di beberapa tempat di Merauke, tampaknya mendapat perhatian dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merauke, Yohanes Samkakai. Bahkan dirinya menilai, kondisi itu terjadi karena ada pembiaran. Pembiaran pertama dari orang tua anak yang terus membiarkan anak-anak mereka mencari nafkah dengan cara tersebut meski masih kategori anak-anak dan bukan urusan mereka.

  ‘’Itu karena ada pembiaran orang tua dan mereka juga mencari kebutuhan. Kalau itu anak aibon, mereka mencari kebutuhan untuk dirinya sendiri bahkan untuk keluarganya. Tapi masalahnya, kalau parkir itu dilakukan pembiaran pasti meresahkan masyarakat,”ungkapnya.

Dikatkan, mslah parkir liar itu bukan urusan Dinas Sosial, tapi dampak sosialnya yang menjadi urusan Dinas Sosial.  Sementara Dinas Perhubungan dinilai melakukan pembiaran, karena selama ini tidak melakukan penertiban terhadap petugas parkir liar tersebut.  Sebab, lanjut Yohanes Samkakai, banyak  konsumen yang bersedia mengeluarkan jasa uang parkir, namun saat membayar uang parkir, petugasnya tidak memberi  tanda bukti pembayaran parkir.

‘’Tapi ada juga petugas  resmi yang tidak pernah memakai atribut parkir dan tidak memberi bukti pembayaran ketika konsumen membayar. Saya pikir dua-duanya ini harus ditertibkan karena dampaknya cukup meresahkan masyarakat,’’ tandasnya.

Ditanya lebih lanjut, apakah anak-anak tersebut bagian dari anak terlantar, Yohanes Samkakai mengaku jika anak tersebut adalah anak jalanan. ‘’Kalau telantar berarti mereka tidak punya orang tua lagi. Ini masih ada orang tuanya, tapi mereka juga mencari nafkah untuk keluarga mereka. Entah disuruh oleh orang tuanya, saya tidak tahu. Tapi  untuk memenuhi kebutuhannya harus melakukan itu,’’ terangnya.

Soal upaya yang dilakukan terhadap anak-anak jalanan tersebut, Yohanes Samkakai mengatakan bahwa upaya yang dilakukan selama ini berupa rehabilitasi. Hanya saja diakui, jumlah anak dan waktu rehabilitasii yang sangat terbatas karena berkaitan denhgan anggaran yang masih kecil.  ‘’Bagi mereka yang  pernah ikut rehabilitaasi kita kembalikan ke orang tuanya. Kita  harapkan tindaklanjut dari orang tua, jangan sampai mereka kembali ke jalanan,’’ jelasnya.

Diantara itu pula ada yang menyatakan keinginan untuk sekolah lagi. Untuk yang mau lanjut sekolah, apakah secara formal atau non formal menurut Yohanes Samkakai, datanya  sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan yang menangani soal pendidikan. ‘’Datanya sudah kami berikan ke Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti. Karena masalah pendidikan sudah menjadi urusan SKPD lain,’’ pungkasnya.(ulo/tho)