

Ketua KPU RI Ilham Saputra (kiri) bersama Dirut PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi (kanan) saat penandatangan nota kesepahaman perjanjian kerjasama di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis, (17/3/2022).KPU RI menjalin kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) terkait distribusi logistik pemilu dan pemilihan Presidan tahun 2024. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS
JAKARTA – Persiapan Pemilu 2024 terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Salah satunya menyangkut kebutuhan untuk mendistribusikan logistik kepemiluan dalam jumlah besar.
Agar distribusi semakin optimal, KPU menggandeng PT Pos Indonesia, dalam perjanjian kerjasama yang digelar di Kantor KPU, Jakarta kemarin (17/3). Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan, distribusi logistik merupakan salah satu problem klasik pemilu. Kasusnya beragam, mulai dari kesalahan pengiriman hingga keterlambatan kedatangan.
Hal itu tidak terlepas dari luasnya wilayah, kendala geografis serta cuaca. Untuk itu, KPU merasa perlu menggandeng PT Pos yang sudah berpengalaman melakukan distribusi barang di seluruh penjuru tanah air. ’’Kami harapkan bisa mendeteksi masalah salah kirim,’’ ujarnya.
Di Pemilu 2024, beban distribusi diprediksi makin berat. Sebab jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) bisa saja bertambah untuk menyesuaikan beban petugas. ’’Ini tantangan kita bersama,’’ imbuhnya.
Direktur Utama PT Pos Indonesia Faisal Rochmad Djoemadi mengapresiasi kepercayaan KPU. Saat ini, PT Pos memiliki kantor cabang di 4800-an kecamatan. Ditambah agen berjumlah lebih dari 50 ribu dengan 10 ribuan kendaraan. “Itu bisa dimaksimalkan untuk mengelola logistik,” ujarnya. PT Pos juga sudah memiliki sistem digital yang dapat membantu memantau pergerakan barang. (far/bay/JPG)
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…