

Ketua KPU RI Ilham Saputra (kiri) bersama Dirut PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi (kanan) saat penandatangan nota kesepahaman perjanjian kerjasama di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis, (17/3/2022).KPU RI menjalin kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) terkait distribusi logistik pemilu dan pemilihan Presidan tahun 2024. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS
JAKARTA – Persiapan Pemilu 2024 terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Salah satunya menyangkut kebutuhan untuk mendistribusikan logistik kepemiluan dalam jumlah besar.
Agar distribusi semakin optimal, KPU menggandeng PT Pos Indonesia, dalam perjanjian kerjasama yang digelar di Kantor KPU, Jakarta kemarin (17/3). Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan, distribusi logistik merupakan salah satu problem klasik pemilu. Kasusnya beragam, mulai dari kesalahan pengiriman hingga keterlambatan kedatangan.
Hal itu tidak terlepas dari luasnya wilayah, kendala geografis serta cuaca. Untuk itu, KPU merasa perlu menggandeng PT Pos yang sudah berpengalaman melakukan distribusi barang di seluruh penjuru tanah air. ’’Kami harapkan bisa mendeteksi masalah salah kirim,’’ ujarnya.
Di Pemilu 2024, beban distribusi diprediksi makin berat. Sebab jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) bisa saja bertambah untuk menyesuaikan beban petugas. ’’Ini tantangan kita bersama,’’ imbuhnya.
Direktur Utama PT Pos Indonesia Faisal Rochmad Djoemadi mengapresiasi kepercayaan KPU. Saat ini, PT Pos memiliki kantor cabang di 4800-an kecamatan. Ditambah agen berjumlah lebih dari 50 ribu dengan 10 ribuan kendaraan. “Itu bisa dimaksimalkan untuk mengelola logistik,” ujarnya. PT Pos juga sudah memiliki sistem digital yang dapat membantu memantau pergerakan barang. (far/bay/JPG)
Untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Wamena, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya meresmikan 3 ruangan yang…
Kepala Dinas Kesehatan Lanny Jaya, Niel Yigibalom, SKM., M.Si., menyampaikan kondisi tersebut dalam rapat bersama…
Wakil Gubernur Papua Pegununugan Dr. Ones Pahabol, SE, MM menyatakan tak bisa dipungkiri lagi jika…
Momen ini menjadi tonggak penting bagi kebangkitan Pramuka di Kabupaten Keerom setelah sempat vakum selama…
Penertiban dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas penjualan Boplas yang dinilai meresahkan.…
Aktivitas kantor di Sekretariat DPR Papua, Jumat (25/9) mendadak tegang. Ini lantaran sejumlah penyidik kejaksaan…