

Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid sebut sudah waktunya mengganti PM Netanyahu./Amir Cohen/Reuters
AGRESI yang dilakukan oleh militer Israel (IDF) di jalur Gaza telah memunculkan bermacam kritik dari politisi Tel Aviv.
Pada Kamis (16/11), pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid melontarkan sebuah kritik pedas terhadap Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu.
Yair Lapid sebut sudah waktunya mengganti PM Netanyahu sebagai akibat atas apa yang dilakukan Israel di Jalur Gaza. Ia juga mengatakan akan ada dukungan luas untuk membentuk pemerintahan persatuan baru yang akan dipimpin oleh partai sayap kanan, Likud Netanyahu.
Likud yang dipimpin Netanyahu adalah partai terbesar dalam koalisi penguasa Israel, yang mencakup partai-partai ultra-nasionalis dan agama. Bersama-sama mereka menguasai 64 kursi di parlemen.
Sebelumnya, Yair Lapid menolak bergabung dengan kabinet perang Netanyahu pada awal perang, meskipun anggota parlemen berhaluan tengah lainnya setuju untuk bergabung dan membantu mengelola konflik.
“Saya mendengar mereka mengatakan ini bukan waktunya. Kami menunggu 40 hari, tidak ada waktu lagi. Apa yang kami butuhkan sekarang adalah pemerintahan yang tidak akan menangani apa pun selain keamanan dan ekonomi,” tulis Yair Lapid di X.
Sementara itu, anggota Knesset atau nama lain dari parlemen Israel pada (13/11) telah mendiskusikan kemungkinan pemecatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah perang antara faksi-faksi perlawanan Palestina dan Tel Aviv berakhir.
Dikutip JawaPos.com dari laman resmi media The Cradle, Channel 13 Israel melaporkan bahwa para menteri dan anggota Knesset dari partai Likud pimpinan Netanyahu membahas pemakzulan perdana menteri.
Mereka mengatakan bahwa jika ia tetap berada di partai dan pemilihan umum diadakan, sebagian besar anggota partai akan memberikan mosi tidak percaya.
Seorang reporter dari saluran berita mengatakan bahwa mosi terhadap Netanyahu mencakup partai-partai lain yang berkumpul bersama dengan anggota Likud untuk membahas rencana mengakhiri invasi darat setelah mantan panglima Benny Gantz meninggalkan kabinet perang darurat. (*)
Sumber: Jawapos
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…