Pernah Bertugas di Papua Barat, Kepala BPK Jawa Tengah Kena OTT KPK

KUDUS – Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, diduga meminta uang kepada Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo untuk mengondisikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.

Informasi tersebut disampaikan oleh seorang sumber internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengetahui penanganan perkara tersebut pada Kamis malam (15/10).

Menurut sumber tersebut, uang yang diduga diminta mencapai Rp1,3 miliar. Namun, dari jumlah itu, dana yang disebut telah terealisasi baru sebesar Rp400 juta.

“Kepala Perwakilan BPK meminta sejumlah uang kepada Bupati Klaten agar WTP,” ujar sumber tersebut, dikutip dari cnnindonesia.com.

Sumber itu menjelaskan, dugaan permintaan uang tersebut berkaitan dengan upaya mengondisikan hasil pemeriksaan BPK. Salah satu modus yang disebut sedang didalami adalah dugaan penghilangan sejumlah temuan dalam audit BPK tahun 2025.

“Caranya dengan menghilangkan beberapa temuan pada audit BPK 2025,” katanya. Dugaan tersebut menjadi bagian penting dalam pengusutan perkara karena berkaitan dengan independensi pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.

KPK belum dapat menyimpulkan keterlibatan setiap pihak hanya berdasarkan informasi awal. Penyidik perlu mendalami keterangan, aliran dana, serta bukti-bukti yang ditemukan dalam operasi tangkap tangan.KPK mengamankan total 20 orang dalam operasi tangkap tangan di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Jakarta pada Kamis (15/10/2026).

Sebanyak 19 orang diamankan di Klaten, termasuk Bupati Hamenang Wajar Ismoyo. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah disebut diamankan di Jakarta. Operasi tersebut diduga berkaitan dengan penerimaan uang oleh penyelenggara negara dalam sejumlah urusan pemerintahan daerah. Di antaranya menyangkut pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lain yang bersumber dari organisasi perangkat daerah (OPD).