

Ilustrasi Karhutla (pinterest)
JAKARTA- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang masih terus terjadi hingga saat ini berpotensi menyebabkan kerugian hingga ratusan triliun. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, hingga Agustus 2026 saja, estimasi kerugian akibat karhutla sudah melebihi Rp 123,1 triliun. Pihaknya belum memperhitungkan kerugian akibar potensi meluasnya karhutla hingga saat ini atau bahkan akhir tahun.
Ia menyebut, perhitungan tersebut mencakup kerugian ekonomi akibat hilangnya aset fisik dan aktivitas ekonomi, serta biaya kesehatan yang ditanggung masyarakat terdampak. “Celios sudah menghitung terkait dengan kerugian dari karhutla yang terdiri dari kerugian ekonomi dan biaya kesehatan. Namun memang kita cutoff data di Agustus 2026. Artinya, sekarang mungkin bisa naik kembali mengingat semakin luas kebakaran lahan dan hutannya, semakin menyebar juga dampaknya,” ujar Nailul kepada JawaPos.com, Selasa (13/10).
Berdasarkan perhitungan tersebut, total biaya ekonomi akibat kerusakan aset fisik dan hilangnya aktivitas ekonomi mencapai Rp 29,54 triliun. Karhutla juga berpotensi menghilangkan penerimaan pajak daerah hingga Rp 269,86 miliar. Sementara itu, biaya kesehatan bagi masyarakat yang terdiagnosis mengalami gangguan kesehatan akibat karhutla diperkirakan mencapai Rp 9,75 triliun. Angka tersebut mencakup biaya kesehatan langsung dan tidak langsung.
Jika perhitungan mencakup masyarakat yang terdiagnosis maupun mengalami gejala gangguan kesehatan akibat paparan karhutla, total biaya kesehatan diperkirakan mencapai Rp 93,56 triliun. Angka kerugian tersebut setara dengan 67,6 persen dari total anggaran kesehatan dalam APBN 2026.Besarnya biaya kesehatan itu berpotensi menambah beban pembiayaan layanan kesehatan, termasuk melalui peningkatan klaim BPJS Kesehatan.
Dampaknya juga dapat dirasakan masyarakat melalui penurunan daya beli akibat biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani gangguan kesehatan. Nailul mengingatkan, biaya penanganan karhutla dapat membengkak apabila kebakaran tidak segera dikendalikan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan anggaran pencegahan sejak awal, terutama untuk mengantisipasi potensi kebakaran saat fenomena El Nino.
“Jika tidak ditangani dengan segera, biaya penanganan karhutla bisa lebih besar lagi. Saya rasa biaya penanganan ini seharusnya sudah disiapkan di awal karena ada potensi yang terjadi ketika ada El Nino,” ujarnya. Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran untuk langkah pencegahan dan penanganan bencana. Menurut dia, dukungan anggaran bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lembaga terkait perlu menjadi perhatian agar upaya mitigasi dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas.
“Tapi pemerintah nampaknya senang dengan MBG saja, makanya dana untuk tindakan preventif menjadi kecil. Anggaran untuk teman-teman di BNPB ataupun lainnya sangat kecil. Mereka tidak siap,” ucapnya. Nailul menegaskan, dampak karhutla tidak hanya terlihat dari besarnya biaya kesehatan masyarakat terdampak. Terhentinya aktivitas ekonomi juga perlu menjadi perhatian serius karena dampaknya merembet ke berbagai sektor, mulai dari perdagangan hingga penerimaan pemerintah daerah.Menurut dia, kerusakan aset fisik dan terganggunya kegiatan ekonomi berpotensi menekan pendapatan pelaku usaha sekaligus mengurangi penerimaan pajak daerah.
Karena itu, pemerintah perlu memandang dampak ekonomi karhutla sebagai persoalan serius dan memperkuat langkah pencegahan sebelum kebakaran meluas. “Selain kesehatan, justru yang saya soroti adalah aktivitas ekonomi yang terhenti. Aktivitas ekonomi ini akhirnya berdampak ke berbagai sektor, perdagangan, hingga pendapatan pemerintah daerah. Pemerintah seharusnya melihat dampak itu sebagai sesuatu yang serius,” pungkasnya. (*/JawaPos.com)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil mewah Toyota Land Cruiser milik mantan Bupati…
Kasus itu kini tengah didalami Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo menangani kasus yang…
Menurut Paskalis, keputusan meliburkan sekolah di tiga kabupaten tersebut diambil setelah dirinya melakukan kunjungan ke…
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, dalam keterangannya, Senin (12/10), menegaskan bahwa…
Peringatan ini dikeluarkan menyusul pesatnya dinamika pembangunan perumahan, perluasan permukiman warga, serta lonjakan laju pertumbuhan…
Peninjauan ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru,…