Dokter Asing Bikin Pusing
Kurangnya dokter spesialis dan sub spesialis menjadi salah satu alasan. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya menyebutkan fungsi dokter spesialis dan sub spesialis dari luar negeri ke Indonesia adalah untuk mengisi kekosongan. Sehingga Kemenkes menunggu usulan dari dinas kesehatan dan rumah sakit.
Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia di Timur Tengah dr Iqbal Mochtar SpOk menyebut substansi impor dokter ini jelas. Yakni untuk memenuhi kebutuhan dokter di daerah pinggiran. Dia menyebut, di beberapa negara untuk menentukan kebutuhan dokter tidak hanya perbandingan jumlah penduduk dan dokter. “Mengukur beban kerja yang ada dan level of burn out dokter yang ada,” ucapnya.
Lebih lanjut Iqbal menyatakan negara yang menerima dokter asing telah memberikan kesejahteraan bagi dokter lokalnya. Misalnya dengan gaji yang layak bahkan memberikan fasilitas belajar gratis kepada dokternya.
“Di Jerman, dokter asing itu harus penuhi kualifikasi c2 untuk bahasanya. Di mana itu sangat susah,” ucapnya. Iqbal juga membandingkan dengan Amerika yang harus mewajibkan residensial dokter dari awal. Meskipun dokter asing yang masuk sudah spesialis.
Iqbal mengkritisi terkait wacana dokter asing di Indonesia. Dia menyebut tujuan impor dokter ini belum jelas. “Selama ini Kemenkes selalu ingin mengatasi dokter dalam lima tahun mendatang. Kalau ingin mengatasi kekurangan dokter, berarti ada ribuan dokter asing yang direkrut?” tanyanya.
Selanjutnya dia mempertanyakan siapa yang akan menggaji dokter asing. “Apakah rumah sakit atau pemerintah?” Ungkapnya. Dia mencontohkan dokter spesialis jantung di Amerika takehome paynyasampai 400 juta perbulan dan itu di luar dari tunjangan lain. Sementara jika Rp 400 juta digunakan untuk menggaji dokter lokal akan mendapatkan lebih banyak dokter.
Dia juga mempertanyakan apakah dokter asing ini untuk melayani masyarakat umum atau kelas atas. Kalau ini ditujukan untuk masyarakat umum, pembayaran dokter asing harus tinggi. “Apakah mereka mau dibayar dengan standar BPJS Kesehatan? Apakah mereka mau melayani pasien yang sangat banyak?”kritik Iqbal. Untuk itu dia menyarankan agar perlu pertimbangan masak-masak terkait wacana impor dokter. (Lyn)
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai bahwa tanggal 1 Mei 1963 adalah salah satu hari…
“Memasuki tahun 2027, kita berada pada tahap integrasi pembangunan. Berbagai upaya yang telah dibangun harus…
“Kota Jayapura, Keerom, Kabupaten Jayapura dan Sarmi menjadi pusat pertanian perkebunan yang akan kami bangun…
Meski dana Otsus terus mengalami peningkatan signifikan secara nominal, narasi kegagalan dalam menyejahterakan Orang Asli…
Suara Perempuan Papua Bersatu menggelar mimbar bebas di Lingkaran Abepura, Kamis (30/4). Sejumlah aspirasi dari…
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menggandeng sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk bersama-sama mengimbau…