Ia juga mengingatkan tiga tantangan besar yang perlu dimitigasi seperti potensi munculnya joki akun palsu, risiko migrasi anak ke platform underground atau penggunaan VPN, dan kebutuhan komitmen maksimal dari platform digital dalam melindungi anak. “Pemerintah harus mendesak platform dan penyedia layanan digital agar berkomitmen penuh melindungi anak-anak Indonesia dari bahaya kejahatan dan kekerasan di dunia digital,” pungkas Sylvana.
KPAI menegaskan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya dengan pembatasan, tetapi harus diiringi dengan pemberdayaan dan partisipasi aktif anak dalam dunia digital yang sehat. (nur)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Wakil Komandan Kodaeral XI, Laksma TNI Wawan T. Atmaja, turut mendampingi meninjau langsung lahan ketahanan…
Ketua Pelaksana Harian KPA Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan penanganan HIV tidak bisa hanya dilakukan…
Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya memastikan akan mempersiapkan mobilisasi massa kembali. Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom…
Kegiatan budaya tahunan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, bersama sejumlah pejabat…
Kehadiran Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam kegiatan Latihan Kader Kepemimpinan (LKK) tahun 2026 yang…
Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua melalui Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam menyatakan bahwa hingga saat…