Ia juga mengingatkan tiga tantangan besar yang perlu dimitigasi seperti potensi munculnya joki akun palsu, risiko migrasi anak ke platform underground atau penggunaan VPN, dan kebutuhan komitmen maksimal dari platform digital dalam melindungi anak. “Pemerintah harus mendesak platform dan penyedia layanan digital agar berkomitmen penuh melindungi anak-anak Indonesia dari bahaya kejahatan dan kekerasan di dunia digital,” pungkas Sylvana.
KPAI menegaskan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya dengan pembatasan, tetapi harus diiringi dengan pemberdayaan dan partisipasi aktif anak dalam dunia digital yang sehat. (nur)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menahan Pendapatan…
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Mathius Pawara, mengatakan kebutuhan susu bagi balita menjadi salah…
Rustan menjelaskan, setelah menerima laporan tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan…
Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan bantuan yang disalurkan telah disesuaikan dengan kebutuhan…
Pemerintah Kota Jayapura memperkuat penanganan pascakebakaran yang melanda kawasan Dok V, Kelurahan Mandala, dengan melibatkan…
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri mengatakan, pembayaran TPP tersebut telah disiapkan dan anggarannya dipastikan…