Ia juga mengingatkan tiga tantangan besar yang perlu dimitigasi seperti potensi munculnya joki akun palsu, risiko migrasi anak ke platform underground atau penggunaan VPN, dan kebutuhan komitmen maksimal dari platform digital dalam melindungi anak. “Pemerintah harus mendesak platform dan penyedia layanan digital agar berkomitmen penuh melindungi anak-anak Indonesia dari bahaya kejahatan dan kekerasan di dunia digital,” pungkas Sylvana.
KPAI menegaskan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya dengan pembatasan, tetapi harus diiringi dengan pemberdayaan dan partisipasi aktif anak dalam dunia digital yang sehat. (nur)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Kepala Karantina Papua Tengah Anton Panji Mahendra mengatakan, pengawasan dilakukan sebagai bagian dari tugas Barantin…
Sejak April 2025, rumah sakit milik Pemerintah Kota Jayapura tersebut menjalankan Program Jaminan Direktur,…
Hanya berselang 15 menit setelah insiden, Tim Babat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mimika yang…
Kajati Papua Jefferdian mengatakan, pertemuan tersebut merupakan agenda silaturahmi yang secara rutin dilakukan secara bergantian…
Peninjauan meliputi akses jalan menuju kawasan pusat pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Selatan hingga…
enghubung Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia Wilayah Papua secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan…