

Ia memastikan tidak ada tindakan perusakan ataupun kekerasan dalam kejadian tersebut. Meski begitu, ia mengakui bahwa penanganan di Sibolga mendapatkan kritik luas dari masyarakat, terutama di media sosial. Suharyanto menyatakan bahwa masukan tersebut menjadi catatan penting bagi BNPB untuk meningkatkan efektivitas respons bencana. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan sebelumnya yang menimbulkan kontroversi dan memicu reaksi negatif publik.Sumatera Utara menjadi wilayah dengan dampak bencana paling besar.
Hingga 1 Desember 2025, tercatat 217 korban jiwa, meningkat dari laporan hari-hari sebelumnya. Selain itu, 209 orang masih dinyatakan hilang, sementara ribuan warga harus mengungsi di berbagai titik. Daerah dengan dampak terparah meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, serta beberapa wilayah lain yang mengalami kerusakan infrastruktur signifikan.
Akses darat menjadi tantangan utama karena sejumlah jalur nasional dan jembatan terputus, termasuk ruas Sibolga–Padang Sidempuan dan Sibolga–Tarutung. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi bantuan hanya dapat dilakukan menggunakan alat berat dan transportasi udara.BNPB telah mengerahkan lima helikopter, termasuk heli TNI AD dan pesawat Caravan, untuk mendukung pengiriman logistik ke wilayah yang terisolasi.
Alat berat dari berbagai instansi juga dikerahkan untuk membuka jalur yang tertutup longsor.Di Aceh, dua hari setelah status tanggap darurat diberlakukan, tercatat 47 korban meninggal, 51 orang hilang, dan 8 orang luka-luka.Jumlah pengungsi mencapai 48.887 kepala keluarga yang tersebar di banyak wilayah.
Page: 1 2
Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…
Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…
Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…
Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…
Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…