Categories: NASIONAL

Anggota DPR Ajukan Hak Angket, Menkopolhukam: Silakan!

JAKARTAMenko Polhukam, Mahfud MD, menanggapi rencana sejumlah anggota DPR mengajukan hak angket untuk Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu terkait dengan putusan MK yang mengabulkan usia capres cawapres minimal 40 tahun atau pernah/sedang menjabat kepala daerah.
Mahfud MD yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, mempersilahkan DPR untuk mengajukan hak angket.
“Terserah DPR, saya kan tidak boleh mengomentari apa yang mau dilakukan oleh DPR. Silakan aja,” kata calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo, di Makassar, Rabu, (1/11) seperti dikutip dari Fajar.
Jika berdasarkan aturan, hak angket dilakukan untuk pemerintah. Namun Mahfud mengaku tetap mempersilahkan DPR untuk mengajukannya kepada MK.
“Kalau menurut aturan, angket itu untuk pemerintah. Tapi silakan aja. Kan DPR nanti bisa berimprovisasi tentang siapa yang akan diangket. Kita nggak boleh ikut campur,” ujarnya.
Sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera dan Anggota Fraksi PDIP DPR Masinton Pasaribu mewacanakan untuk mengajukan hak angket ke Mahkamah Konstitusi.
Hak angket ini digunakan untuk menelaah atau menyelidiki putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia caprescawapres.
Dalam putusan tersebut, usia capres/ cawapres minimal 40 tahun dan atau pernah/sedang menjabat kepala daerah.
Putusan inilah yang dianggap memuluskan jalan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut menjadi calon wakil presiden, karena meski usianya belum memenuhi syarat minimal, tapi dia saat ini tengah menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Pada rapat Paripurna DPR RI ke-8 masa persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, Jakarta, Selasa (31/10), Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengusulkan untuk dilakukan hak angket kepada MK.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos
Tags: DPR RIMK

Recent Posts

Jembatan Putus, 7 Orang Tewas Tenggelam

Sanking banyaknya orang menaiki jembatan tersebut akhirnya tali jembatan putus dan 30 an orang tenggelam.…

2 hours ago

Kejari Musnahkan Barang Bukti 62 Perkara Inkracht

Pemusnahan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan eksekusi perkara pidana oleh kejaksaan, tidak hanya terhadap terpidana,…

3 hours ago

Jumlah penduduk Provinsi Papua Capai 1,074 juta

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mencatat jumlah penduduk di daerah itu mencapai 1,074 juta…

4 hours ago

Turun ke Lokasi Kebakaran, ABR Pastikan Penanganan Darurat Terpenuhi

Peristiwa kebakaran yang terjadi sekira pukul 15.45 WIT tersebut menghanguskan sedikitnya 10 petak rumah warga.…

4 hours ago

Rupiah Bakal Perkasa Lagi! Bos BI Siapkan 7 Jurus Maut

Langkah-langkah strategis ini telah mendapat lampu hijau dan penguatan langsung dari Presiden. "Kami melaporkan kepada…

5 hours ago

Cegah Bullying dan Rasisme, Sekolah Harus Jadi Tempat Ramah Anak

Komitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak ini, diwujudkan Kanwil Ditjenpas melalui kegiatan sosialisasi…

5 hours ago