Sementara dana kampung yang di gelontorkan oleh pemerintah kepada masyarakat cukup besar, namun tidak ada perkembangan. Untuk itu ia berharap ada pengawasan yang kuat dari pemerintah terhadap pengunaan dana kampung itu.
“Dana kampung ini dari 2016-2025, sekarang sudah berjalan 10 tahun tetapi setiap kampung tidak berkembang. Kami reses setiap keluhan masyarakat itu hanya dana kampung saja,” ungkapnya.
Untuk itu, ia mengingatkan upaya pencegahan korupsi diperlukan. Sebab, dana Otsus berperan strategis dalam memperkuat layanan dasar, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong pembangunan yang berkeadilan di Papua khususnya di Kota Jayapura.
Ia juga mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana otsus tersebut tetap memerlukan komitmen bersama dari pemerintah daerah, aparat pengawasan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Menurut dia, hal tersebut diperlukan sebab persoalan dana otsus tidak semata bersifat teknis administrasi, tetapi juga dipengaruhi sejumlah faktor nonteknis, seperti adanya intervensi kepentingan di luar dokumen perencanaan resmi. (jim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Menurut Abisai, ASN merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap pegawai dituntut untuk…
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura, Bobby Johanis Enos Awi,…
Setelah liburan panjang dan penerimaan murid baru, aktifitas anak-anak sekolah kembali ramai. Arus lalu lintas…
Menurut Simon, masyarakat menilai setelah membayar retribusi sampah, pelayanan pengelolaan sampah juga harus semakin…
Dua tersangka yang berasal dari kasus narkotika masing-masing berinisial E.L dan A.R diserahkan oleh…
Direktur Utama Bank Papua, Yuliana D. Yambise, mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah strategis…