Karena itu pihaknya sekali lagi meminta pemerintah baik kota Jayapura melalui Dinas Perhubungan dan juga pihak provinsi supaya Menindaklanjuti SK gubernur. Agar ke depan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan jasa angkutan umum terutama online dan konvensional di kota Jayapura.
” SK Gubernur sudah turun tinggal kami berharap pemerintah supaya segera Menindaklanjuti ini. Karena kemarin ada teman-teman bilang dari grab itu menunggu yang dari Maxim kemudian begitu juga sebaliknya. Tetapi kami hanya berharap ini supaya pemerintah bisa ambil alih supaya masalah ini cepat selesai,”ujarnya.
Sebagaimana diketahui di kota Jayapura belakangan ini kerap terjadi perselisihan bahkan hingga terjadinya demo ke pemerintah terkait dengan masalah tarif yang diterapkan oleh jasa angkutan online seperti Maxim yang menawarkan harga yang lebih murah dari jasa angkutan online lainnya.
Hal inilah yang kemudian menyebabkan pihak pengelola jasa angkutan konvensional melakukan demo berulang kali ke pemerintah agar segera menyamakan batas ambang bawah dan atas mengenai tarif layanan jasa angkutan online tersebut. (roy/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra, SH.,MM kembali mengingatkan masyarakat supaya waspada terhadap bahaya bahan…
Namun, dari total 64 klub peserta yang tersebar di 16 grup, baru tiga tim yang…
Bupati Lanny Jaya, Aletinus Yigibalom tak menampik soal pentingnya membangun karakter anak usia dini yang…
Langkah ini diambil guna memastikan anggaran daerah berdampak langsung pada industri domestik dan menekan ketergantungan…
Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan mendorong agar pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja…
Menurut dia, total siswa yang mendaftar secara online sebanyak 95 orang yang terdiri dari Kabupaten…