Karena itu pihaknya sekali lagi meminta pemerintah baik kota Jayapura melalui Dinas Perhubungan dan juga pihak provinsi supaya Menindaklanjuti SK gubernur. Agar ke depan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan jasa angkutan umum terutama online dan konvensional di kota Jayapura.
” SK Gubernur sudah turun tinggal kami berharap pemerintah supaya segera Menindaklanjuti ini. Karena kemarin ada teman-teman bilang dari grab itu menunggu yang dari Maxim kemudian begitu juga sebaliknya. Tetapi kami hanya berharap ini supaya pemerintah bisa ambil alih supaya masalah ini cepat selesai,”ujarnya.
Sebagaimana diketahui di kota Jayapura belakangan ini kerap terjadi perselisihan bahkan hingga terjadinya demo ke pemerintah terkait dengan masalah tarif yang diterapkan oleh jasa angkutan online seperti Maxim yang menawarkan harga yang lebih murah dari jasa angkutan online lainnya.
Hal inilah yang kemudian menyebabkan pihak pengelola jasa angkutan konvensional melakukan demo berulang kali ke pemerintah agar segera menyamakan batas ambang bawah dan atas mengenai tarif layanan jasa angkutan online tersebut. (roy/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Wakil Komandan Kodaeral XI, Laksma TNI Wawan T. Atmaja, turut mendampingi meninjau langsung lahan ketahanan…
Ketua Pelaksana Harian KPA Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan penanganan HIV tidak bisa hanya dilakukan…
Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya memastikan akan mempersiapkan mobilisasi massa kembali. Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom…
Kegiatan budaya tahunan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, bersama sejumlah pejabat…
Kehadiran Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam kegiatan Latihan Kader Kepemimpinan (LKK) tahun 2026 yang…
Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua melalui Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam menyatakan bahwa hingga saat…