Karena itu pihaknya sekali lagi meminta pemerintah baik kota Jayapura melalui Dinas Perhubungan dan juga pihak provinsi supaya Menindaklanjuti SK gubernur. Agar ke depan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan jasa angkutan umum terutama online dan konvensional di kota Jayapura.
” SK Gubernur sudah turun tinggal kami berharap pemerintah supaya segera Menindaklanjuti ini. Karena kemarin ada teman-teman bilang dari grab itu menunggu yang dari Maxim kemudian begitu juga sebaliknya. Tetapi kami hanya berharap ini supaya pemerintah bisa ambil alih supaya masalah ini cepat selesai,”ujarnya.
Sebagaimana diketahui di kota Jayapura belakangan ini kerap terjadi perselisihan bahkan hingga terjadinya demo ke pemerintah terkait dengan masalah tarif yang diterapkan oleh jasa angkutan online seperti Maxim yang menawarkan harga yang lebih murah dari jasa angkutan online lainnya.
Hal inilah yang kemudian menyebabkan pihak pengelola jasa angkutan konvensional melakukan demo berulang kali ke pemerintah agar segera menyamakan batas ambang bawah dan atas mengenai tarif layanan jasa angkutan online tersebut. (roy/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Tim Sapu Bersih Penyalahgunaan Migas Provinsi Papua menemukan sejumlah indikasi penyalahgunaan dalam penyaluran BBM bersubsidi…
Persipura bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Mutiara Hitam sebelumnya menjadi salah satu kandidat…
Pembatasan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 19 Tahun 2026…
Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dinas Kominfo Provinsi Papua, Thomas Sibi, menjelaskan bahwa…
Audiensi tersebut membahas sejumlah persoalan pertanahan yang terjadi di Papua, termasuk perkembangan penanganan…
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom, Linus Pasarang, yang membuka kegiatan menegaskan pentingnya penguatan…