Soal HIV-AIDS, Pemerintah Jangan Diam

JAYAPURA – Pemerintah, Dinas Kesehatan dan lembaga terkait diminta jangan diam atas jumlah kasus HIV/AIDS saat ini. Sebagaimana data Dinas Kesehatan Provinsi Papua, ada 21.129 kasus HIV/AIDS di Papua. Dari data tersebut, 11.644 perempuan yang terinfeksi HIV/AIDS dan laki-laki 9.463 orang. Dengan Kota Jayapura paling banyak ditemukan kasus HIV/AIDS yaitu 8.864 kasus.

Tokoh Perempuan, Usilina Epa mengatakan, seharusnya sudah ada langkah-langkah konkrit yang dilakukan pemerintah berdasarkan data yang ada. Namun, hal itu belum juga dilakukan.

“Saya lihat ada kevakuman dalam bentuk kebijakan dan pelayanan untuk meminimalisir penyebaran HIV/AIDS di Kota Jayapura saat ini,” ucap Usilina saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (28/4).

Untuk itu, Usilina mendorong pemerintah mengaktifkan tugas-tugas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan kerja sama dengan LSM agar bisa kembali melacak dimana saja titik-titik yang menyediakan jasa ini (wanita tuna susila-red)

  Selain itu, harus ada anggaran untuk mendukung kerja-kerja LSM dan KPA. Karena kita tidak bisa bicara Papua hebat, generasi emas dan sebagainya jika anak-anak akan mati dan hilang akibat penyakit ini.

  “Saya melihat KPA dan LSM terkait tidak menjalankan fungsinya dalam penanganan HIV/AIDS, entah karena dana atau kebijakan yang berlaku,” imbuhnya.

  Kata Usilina, masalah ini tidak hanya bersumber dari wanita tuna susila (WTS). Namun sebagian perempuan terinfeksi meski tidak bekerja sebagai WTS lantaran ditularkan oleh suaminya.

“Angka perempuan tinggi lantaran terinfeksi dari pasangannya yang dia sendiri tidak tahu menahu, selain itu mereka ini yang paling sering melakukan pemeriksaan kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur LBH Apik Jayapura Nur Aida Duwila menilai jika dia seorang perempuan rumah tangga maka suaminya yang membuat dia terinfeksi HIV/AIDS. “Perempuan adalah kaum yang paling rentan,” tegasnya.