“Dengan aplikasi ini, kami tidak mesti harus turun ke lapangan untuk mengecek data keuangan mereka, karena datanya sudah terkoneksi dengan Siswaskuedas,” jelasnya.
Setelah terintegrasi, APIP kemudian melakukan penyesuaian antara laporan yang ada pada aplikasi Siswakuedas dengan hasil kerja dilapangan. “Jika di laporan capaiannya 75 persen, maka kondisi riil di lapangan harus di angka itu, artinya harus valid dengan laporan,” tuturnya.
Diapun mengatakan tujuan lain dari Bimtek tersebut untuk meningkatkan kapasitas APIP Kota Jayapura, dimana saat ini pihaknya dituntut untuk nenyesiaikan dengan perkembangan teknologi. “Mau tidak mau suka tidak suka, sistem pengawasan keuangan kita saat ini harus berbasis digital,” tandasnya.
Selain Siswakuedas pihaknya juga akan mendorong peningkatan kapasitas APIP dan aparat Kampung tapi juga seluruh OPD di Pemkot Jayapura untuk SPIP yang lain.
“Aplikasi pengawasan lain juga yang akan kita gunakan diantaranya E-Riview, MCP yang dikeluarkan KPK, tapi juga aplikasi lain untuk pengawasan keuangan daerah,” bebernya.
Muchlis berharap dengan adanya Bimtek tersebut, maka sistem pengawasan keuangan di Internal Pemkot Jayapura akan lebih akuntabel. Dengan begitu maka risiko-risiko terkait tata kelola keuangan akan semakin lebih baik.
“Kita berharap masing masing OPD dapat menanfaatkan aplikasi ini secara baik, sehingga SPIP kita semakin meningkat,” harapnya.
Sementara itu, Koodinator Pengawasan Auditor Madya, BPKP Perwakilan Papua Saiful Hendry mengapresiasi Inspektorat Kota Jayapura, karena satu satunya APIP di Provinsi Papua yang mengintegrasikan pengawasan keuangan berbasis digital.
“Siswakuedas ini layanan teknologi yang mempermudah pengawasan keuangan di daerah, oleh sebab itu kami sangat apresiasi langkah Inspektorat Kota Jayapura,” tuturnya.
Dia berharap dengan Bimtek tersebut, maka Sistem Keuangan Desa (Sikeudes) di Kota Jayapura lebih akuntabel dan transparan. “Kita berharap Kabupaten lain di Provinsi Papua dapat belajar dari Inspektorat Kota Jayapura, sehingga pengelolahan keuangan dapat lebih akuntabel,” pungkasnya. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Tim Sapu Bersih Penyalahgunaan Migas Provinsi Papua menemukan sejumlah indikasi penyalahgunaan dalam penyaluran BBM bersubsidi…
Persipura bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Mutiara Hitam sebelumnya menjadi salah satu kandidat…
Pembatasan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 19 Tahun 2026…
Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dinas Kominfo Provinsi Papua, Thomas Sibi, menjelaskan bahwa…
Audiensi tersebut membahas sejumlah persoalan pertanahan yang terjadi di Papua, termasuk perkembangan penanganan…
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom, Linus Pasarang, yang membuka kegiatan menegaskan pentingnya penguatan…