

Ketua MRP Nerlince Wamuar Rollo (foto:Karel/Cepos)
JAYAPURA-Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Nerlince Wamuar, mengungkapkan bahwa postur anggaran MRP pada Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, MRP menerima alokasi anggaran sebesar Rp78 miliar, namun pada 2026 turun menjadi Rp58 miliar.
Nerlince mengatakan, pengurangan anggaran tersebut secara langsung berdampak pada pelaksanaan sejumlah program kerja MRP. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak akan memengaruhi profesionalisme dan kinerja lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“Pada tahun 2025 postur anggaran MRP sebesar Rp78 miliar, sementara tahun 2026 turun menjadi Rp58 miliar. Anggaran inilah yang menopang seluruh kerja-kerja kami di lembaga,” ujar Nerlince di ruangan kerjanya, Selasa (27/1)
Ia mengakui, dengan karakter kerja MRP yang lebih banyak menangani isu-isu masyarakat adat dan menuntut kehadiran langsung di lapangan, anggaran Rp58 miliar dinilai masih sangat terbatas. Namun demikian, pihaknya tetap optimistis akan adanya penambahan anggaran ke depan.
Nerlince mengungkapkan, Gubernur Papua sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk menambah anggaran MRP. Janji tersebut, kata dia, kembali menjadi pembahasan internal MRP dalam rapat terbaru.
“Teman-teman menyampaikan kepada saya, apakah bisa kita bertemu Gubernur agar janji tersebut bisa direalisasikan. Kegiatan kita tahun ini sangat padat, karena kita harus menangkap isu-isu dan turun langsung ke daerah,” jelasnya.
Page: 1 2
Dua akademisi ekonomi asal Papua turut memberikan ulasan komprehensif mengenai latar belakang, dampaknya terhadap pasar…
IG diamankan saat mengambil sebuah paket yang sebelumnya telah dicurigai petugas berisi narkotika di…
Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan perubahan APBD sekaligus momentum…
Bukan sekadar tentang usia sebuah kampung, tetapi tentang sebuah benih iman yang pertama kali…
Data tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)…
Salah satu perhatian utama Rustan adalah penyaluran bansos yang dinilai masih belum sepenuhnya tepat…