RAPBD Kota Jayapura Tahun 2024 Turun Rp 3 Miliar Lebih

JAYAPURA– Anggota DPRD Kota Jayapura mulai melakukan pembahasan Raperda Kota Jayapura Tahun Anggaran 2024.  Pj. Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey dalam sambutanya mengatakan, kebijakan anggaran belanja daerah dalam struktur RAPBD tahun anggaran 2024 mengalami penurunan Rp 3 Miliar lebih dibanding tahun anggaran tahun sebelumnya.

  Diungiapkan Frans Pekey, anggaran RAPBD tahun 2024 Pemkota Jayapura ini diusulkan sebesar Rp. 1.698.820.353.116,-, turun sebesar Rp  3.370.221.883, atau 0,20 % dari belanja daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.702.190.574.999.

    Struktur RAPBD tahun anggaran 2024 ini, terdiri dari belanja operasi   sebesar 1.457.657.275.447. Kemudian  belanja modal   sebesar Rp. 117.363.546.435. Belanja tak terduga   sebesar Rp 5 Miliar.  Belanja transfer ke kampung   sebesar Rp. 113.799.531.234,-

   “Dengan telah dilakukan pembukaan  sidang APBD tahun anggaran 2024 Kota Jayapura.  Ini adalah bukti dan wujud kerjasama kemitraan antara eksekutif dan legislatif,  antara Pemerintah Kota Jayapura dan DPRD Kota Jayapura untuk bagaimana bersama-sama bersepakat menyusun program dan rencana kerja  rencana anggaran pembangunan tahun 2024 mendatang,” kata Frans Pekey, Sabtu (25/11).

   Dia mengungkapkan,  beberapa program prioritas yang akan dibiayai dalam APBD  induk 2024, di kota itu tentunya dari kebijakan nasional termasuk juga harus mensukseskan pesta demokrasi yaitu Pemilu 2024.

   “Sehingga pengalokasian anggaran tentu berdasarkan dan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan secara nasional dan Prioritas pembangunan daerah,” katanya.

   Lanjut dia, tentunya kebijakan anggaran ini juga disesuaikan dengan kebijakan otonomi khusus di Papua di bidang-bidang prioritas Otsus. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat kampung dan juga dan pemberdayaan ekonomi.

   “Kalau dari APBD perubahan kita turun ya 1,6 triliun lebih,  dari APBD Perubahan Rp 1,7 triliun. Pengurangan itu karena beberapa sumber  PAD yang tidak bisa kita pungut lagi.  Karena dengan berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 2022. Tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kemudian ada beberapa transfer juga yang berkurang, mengalami penurunan.”bebernya.

   “Secara keseluruhan total APBD kita mengalami penurunan. Tapi ada beberapa yang mengalami kenaikan dari unsur komponen pendapatan daerah. Prinsip perencanaan dan penganggaran  itu kita menyesuaikan dengan pendapatan daerah.  Pendapatan daerah yang tersedia,” tambahnya.

   Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo  Roro mengatakan setelah dokumen itu diserahkan, pihaknya melalui alat-alat kelengkapan dewan akan membahasnya bersama OPD Pemkot Jayapura. Sidang ini diagendakan akan selesai pada Selasa 28 November besok.

  “Ini disesuaikan dengan waktu, sehingga tidak terjadi ada beban dan resiko, kita sudah buka sidang dan kita berharap semua berjalan dengan baik,” tambahnya.(roy/tri)