JAYAPURA-Penjabat Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si., mengingatkan kepada 14 kampung di Kota Jayapura dalam menggunakan dana desa (DD) harus bisa tepat sasaran dan sesuai dengan program kegiatan skala prioritas yang dibutuhkan di kampung.
Selain itu, kepala kampung harus mempertangung jawabkan DD melalui Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), harus tertib dan bisa diserahkan sesuai waktunya, sehingga tidak mempengaruhi dalam pencairan DD tahap selanjutnya.
“Untuk 14 kampung di Kota Jayapura, dalam pencairan DD tahun anggaran 2022 tidak ada masalah, karena DD sudah dicairkan ada yang sudah tahap III. Memang ada 1 kampung yakni Kampung Tobati yang belum karena ini bermasalah pada Kepala Pemerintahan Kampungnya yang terpilih kembali dan dia belum bisa membuat SPJ DD sebelumnya, sehingga kita dorong supaya bisa melengkapi SPJ dana yang sudah dicairkan,” katanya, Selasa (27/9) kemarin.
Diakui, untuk kampung lainnya memang dalam pencairan DD tidak ada masalah karena semua KPK baru dalam pemilihan serentak, sehingga penjabat yang lama itu terlambat mempertanggungjawabkan buktinya, sehingga ditanggung oleh KPK yang baru. Namun, ini sudah dipenuhi, tinggal KPK Tobati, karena dia incumbent jadi harus bisa menyelesaikan SPJ yang lama harus ada.
Ditegaskan, dengan sisa triwulan ketiga TA 2022, KPK tidak hanya sekedar tepat waktu dalam pencairan dan penggunaan, tetapi out come-nya harus ada. Seperti pembangunan fisik rumah harus jadi tahun ini, dibangun harus selesai lalu diberikan kepada masyarakat. Jadi semua harus berdampak dan ada hasil perubahan di kampung.
“Jangan hanya uang banyak, administrasi SPJ lengkap, tetapi hasilnya tidak ada di kampung, uangnya ada dimana? Tapi yang paling penting adalah hasil ada perubahan di kampung baik sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan dan uang yang besar ini harus bisa benar-benar termanfaatkan dengan baik.”ujarnya. (dil/tri)