Categories: METROPOLIS

Hitung Untung Rugi Jika PSU

Thomas Sondegau (FOTO : Dok Cepos)

JAYAPURA – Rencana KPU Papua untuk melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di enam kabupaten buntut dari hasil yang dianggap terdapat banyak pelanggaran mendapat tanggapan dari salah satu Caleg asal Intan Jaya, Thomas Sondegau. Intan Jaya dan Paniai juga menjadi kabupaten yang akan dilakukan PSU. Menurut Thomas KPU sebaiknya mempertimbangkan secara matang dampak-dampak yang bisa terjadi dari PSU ini. Mulai dari konsekwensi anggaran, waktu, tenaga dan juga potensi konflik di daerah-daerah tertentu. 

 Thomas menyampaikan silahkan saja melakukan PSU namun harus melihat untung rugi dengan memikirkan kepentingan yang lebih besar. “Untuk PSU silahkan saja namun perlu memperhatikan berbagai fakfor. Intan Jaya dan Paniai kalau saya lihat ini mudah lahir konflik, masyarakat bisa kembali bergejolak jika dari perolehan suara yang sudah ada ternyata akan diulang. Situasi begini rawan sekali disusupi dan masyarakat akan muda terprofokasi,” kata Thomas melalui ponselnya, pekan kemarin.

 Ia memberi contoh beberapa gedung milik daerah  pernah dibakar hanya karena persoalan Pemilu. Namun bila pemerintah siap mendukung dengan anggaran kemudian aparat keamanan juga siap dirinya mempersilahkan. Tapi tak bisa serta merta satu dua kepentingan akhirnya dilakukan PSU.

 “Dari enam ini dikaji lagi mana yang memungkinkan jangan sampai semua dilakukan dan justru lahir konflik,” sarannya. 

Menurtnya situasi saat ini dinyatakan kondusif  sehingga patut tetap dijaga. Ia juga mengaku banyak kehilangan suara dan bila dilakukan PSU  Ia meyakini suaranya yang awalnya 23 ribu turun menjadi 14 ribu bisa saja hasil akhirnya bertambah. 

“Saya pikir banyak caleg yang suara hilang termasuk saya dan bila dilakukan PSU saya yakin suara saya bisa lebih besar namun saya menjaga jangan sampai lahir konflik. Disini saya meminta untuk dikaji dulu, jangan sampai lahir konflik dan jatuh korban lagi. Kita tahu demokrasi saat ini sangat melelahkan soalnya tak hanya penyelenggara tapi juga aparat,” imbuhnya. (ade/gin)

newsportal

Recent Posts

Banyak Daerah Tak Mampu Lagi Bayar Gaji PPPK

Akar dari permasalahan ini dibongkar oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Dalam Rapat Kerja…

17 hours ago

Diduga Karena Persoalan Asmara

Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura, Kombes Pol Rommy Sebastian, menjelaskan bahwa korban selamat bernama Agnes…

18 hours ago

Pentingnya Investasi Pendidikan dalam Memajukan Papua

Di berbagai wilayah Papua, tantangan pendidikan masih menjadi perhatian, mulai dari keterbatasan akses pendidikan tinggi…

19 hours ago

Gas LPG 12 Kg Tembus Rp400 Ribu

Dikatakan, untuk LPG 12 kg dijual dengan harga Rp 410.000. Sementara untuk LPG ukuran 5,5…

20 hours ago

“Halo Pak Presiden, Ini Bagaimana Makanan MBG Ada Ulat”

Media sosial Rabu (10/6) siang kemarin dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang memperlihatkan dugaan menu…

21 hours ago

Dari Sampah Hingga Penyelundup yang Kucing Kucingan

Pejabat Sementara Kasubdit Patroli Polairud Polda Papua, AKP Wilston Latuasan, menegaskan bahwa menjaga kelestarian ekosistem…

22 hours ago