

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Kantor Cabang Kota Jayapura, Sirta Mustakiem saat memberikan keterangan pers di kantor walikota, Kamis (24/7). (foto:Takim/Cepos)
JAYAPURA – Dari data BPJS Ketenagakerjaan, masih minimnya pelibatan pekerja konstruksi ke dalam program jaminan keselamatan kerja oleh Pemerintah Kota Jayapura.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Kantor Cabang Kota Jayapura, Sirta Mustakiem menyampaikan, ini seharusnya menjadi perhatian serius Pemkot Jayapura.
“Kita bisa lihat di tahun 2024 lalu, dari 200 pekerjaan dengan jumlah pekerja 7000 lebih hanya 4% yang dilibatkan pada jaminan sosial,” ujar Sirta Mustakiem saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di kantor wali kota, Kamis (24/7).
Data ini, menurut Sirta Mustakiem, lebih menurun lagi dibandingkan tahun 2025 ini.
“Tahun ini pekerja yang didata sangat minim lebih sedikit dari tahun sebelumnya, dari 300 pekerjaan baru 1 pekerjaan yang terdata,” lanjutnya.
BPJS Ketenagakerjaan berharap Pemkot memperhatikan persoalan ini secara serius. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan konstruksi untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
Page: 1 2
“Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan tidak dapat diterima,” ujar Suhartoyo saat membacakan putusan. Dalam pertimbangannya,…
Meski begitu, aktivitas judi online masih melibatkan sekitar 12,3 juta orang yang melakukan deposit melalui…
Artinya, aparatur negara mulai “menabung” untuk pensiun mereka sendiri melalui iuran yang dikelola secara berkelanjutan.…
Langkah ini diambil guna menjamin kelancaran akses transportasi udara dan distribusi logistik bagi masyarakat di…
Rentetan kekerasan itu memuncak pada Senin (2/2), ketika Daniel Datti, SE (41), seorang pekerja mebel…
Kepergian pria kelahiran Sorong, Papua Barat ini menjadi kehilangan besar, tidak hanya bagi Persipura Jayapura,…