

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Kantor Cabang Kota Jayapura, Sirta Mustakiem saat memberikan keterangan pers di kantor walikota, Kamis (24/7). (foto:Takim/Cepos)
JAYAPURA – Dari data BPJS Ketenagakerjaan, masih minimnya pelibatan pekerja konstruksi ke dalam program jaminan keselamatan kerja oleh Pemerintah Kota Jayapura.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Kantor Cabang Kota Jayapura, Sirta Mustakiem menyampaikan, ini seharusnya menjadi perhatian serius Pemkot Jayapura.
“Kita bisa lihat di tahun 2024 lalu, dari 200 pekerjaan dengan jumlah pekerja 7000 lebih hanya 4% yang dilibatkan pada jaminan sosial,” ujar Sirta Mustakiem saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di kantor wali kota, Kamis (24/7).
Data ini, menurut Sirta Mustakiem, lebih menurun lagi dibandingkan tahun 2025 ini.
“Tahun ini pekerja yang didata sangat minim lebih sedikit dari tahun sebelumnya, dari 300 pekerjaan baru 1 pekerjaan yang terdata,” lanjutnya.
BPJS Ketenagakerjaan berharap Pemkot memperhatikan persoalan ini secara serius. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan konstruksi untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
Page: 1 2
Pernyataan inipun memantik amarah dari berbagai pihak terutama pengurus MRP dan beberapa pihak yang menegaskan…
Menurut Taufik Latarissa, selain kapal mereka ditangkap, para nelayan tersebut dianiaya kemudian meminta tembusan Rp…
Namanya Hurbianus Mirip. Hurbianus tergabung dalam Kodap III D Dulla tewas dalam operasi gabungan Satgas…
Manusia mungkin hanya mampu menangkap sebagian kecil dari fenomena itu. Namun hakikatnya, seluruh ciptaan berada…
Penjaga sekaligus pemilik Pantai Holtekamp Orgenes Merauje mengaku gelombang tinggi di sepanjang pantai Holtekamp terjadi…
Ratusan nelayan Indonesia atau sebanyak 154 nelayan Indonesia yang ditangkap Otoritas PNG dan Australia dalam…