Tetapi sejak tahun 2024, 2025 tiga Rumah Sakit mulai dari rumah sakit jiwa, rumah sakit Abe, dan Rumah Sakit Jayapura sudah tidak lagi mendapatkan dana KPS itu. Karena dana itu langsung ditransfer ke kabupaten/kota. Sehingga tidak ada lagi anggaran itu untuk membiayai masyarakat asli Papua.
Oleh karena itu, mau tidak mau masyarakat harus memiliki BPJS Kesehatan. Kalau tidak mampu, maka akan dibiayai oleh negara, tetapi kalau orang Papua masuk dalam kategori mampu maka dia harus membayar iuran bulanan.
“Untuk di Kota Jayapura, saat ini kita sudah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Jayapura. Kalau dia tidak memiliki BPJS, paling tidak dia akan dibiayai oleh Pemkot Jayapura melalui dana KPS mereka,”tambahnya.(roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Kegiatan ini menjadi informasi dan bukti nyata, apa yang selama ini telah dikerjakan pemerintah daerah,…
Suara dentuman meriam simulasi dan letupan gas air mata memecah keheningan Mimika, Papua Tengah. Di…
Direktur LBH Papua, Festus, mengatakan kasus tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan teknis…
Lima pasien anak yang sebelumnya menjalani perawatan setelah diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi menu Makan…
Bayang-bayang tapal batas yang membentang di tanah Papua tak mampu memagari jejak Ben Alois Natkime.…
Barend mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, kondisi sejumlah alat utama dan peralatan operasional…