Tetapi sejak tahun 2024, 2025 tiga Rumah Sakit mulai dari rumah sakit jiwa, rumah sakit Abe, dan Rumah Sakit Jayapura sudah tidak lagi mendapatkan dana KPS itu. Karena dana itu langsung ditransfer ke kabupaten/kota. Sehingga tidak ada lagi anggaran itu untuk membiayai masyarakat asli Papua.
Oleh karena itu, mau tidak mau masyarakat harus memiliki BPJS Kesehatan. Kalau tidak mampu, maka akan dibiayai oleh negara, tetapi kalau orang Papua masuk dalam kategori mampu maka dia harus membayar iuran bulanan.
“Untuk di Kota Jayapura, saat ini kita sudah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Jayapura. Kalau dia tidak memiliki BPJS, paling tidak dia akan dibiayai oleh Pemkot Jayapura melalui dana KPS mereka,”tambahnya.(roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
BUMD milik Pemprov Papua, PT Irian Bhakti Papua (Perseroda) terus mengoptimalkan aset perusahaan yang tersebar…
Abisai menilai keberadaan petani memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan dan ketersediaan pangan di…
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, SH., MH., meresmikan Gedung Gereja GKII Nehemia Skow, Klasis…
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, SH., MH., mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW…
Perhatian tersebut terutama menyangkut aktivitas pembangunan di kawasan yang memiliki potensi rawan bencana, seperti…
Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) memberikan perhatian serius terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan…