Tetapi sejak tahun 2024, 2025 tiga Rumah Sakit mulai dari rumah sakit jiwa, rumah sakit Abe, dan Rumah Sakit Jayapura sudah tidak lagi mendapatkan dana KPS itu. Karena dana itu langsung ditransfer ke kabupaten/kota. Sehingga tidak ada lagi anggaran itu untuk membiayai masyarakat asli Papua.
Oleh karena itu, mau tidak mau masyarakat harus memiliki BPJS Kesehatan. Kalau tidak mampu, maka akan dibiayai oleh negara, tetapi kalau orang Papua masuk dalam kategori mampu maka dia harus membayar iuran bulanan.
“Untuk di Kota Jayapura, saat ini kita sudah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Jayapura. Kalau dia tidak memiliki BPJS, paling tidak dia akan dibiayai oleh Pemkot Jayapura melalui dana KPS mereka,”tambahnya.(roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Partisipasi pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Festival Sagu yang diselenggarakan oleh Kementerian…
Cuaca ekstrem di dataran Kabupaten Mimika, Papua Tengah memicu tanah longsor yang memutus akses vital…
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrickus W.A. Maclarimboen, menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan situasi keamanan…
Kertua Komisi II DPR Provinsi Papua Selatan Yulians Charles Gomar memberikan tanggapan terkait dengan persoalan…
Nah, di grup barat saat ini Garudayaksa memimpin klasemen dengan 49 poin, sementara Adhyaksa menguntit…
Larangan membawa HP ke sekolah tersebut, lanjut dia, karena anak-anak tidak akan fokus belajar terlebih…