Para Kepala Daerah Wajib Laksanakan Gebyar Vaksin

Melihat Upaya Pemerintah Dalam Hal Meningkatkan Cakupan Vaksin di Papua

Meski berbagai sosialsisasi telah dilakukan, namun untuk mengubah pola pikir masyarakat tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Banyak yang masih enggan mengikuti vaksin, apa saja langkah pemerintah untuk meningkatkan cakupan vaksinasi?

Laporan: Yohana

Dengan melihat angka cakupan vaksinasi Covid-19 yang sampai dengan saat ini masih 57% persen, membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat untuk memberanikan diri divaksin masih menjadi kendala di Papua.

 Cakupan vaksin di Papua yang samapi dengan saat ini baru mencapai, 57% baik vaksin Sinovac maupun Astra Zeneca, dengan tuntutan pelaksanaan PON XX tentunya ini menjadi PR besar bagi Pemerintah Provinsi Papua, dan Satgas Covid-19.

 Pelaksanaan vaksinasi di Papua, memang mengalami kendala yang cukup berat,  selain letak geografis yang sulit dijangkau, sosialisasi untuk meningkatkan minat masyarakat, pada umumnya untuk di vaksin juga sepertinya tidak mendapat respon serius.

 Masih banyak warga yang menghindari vaksinasi Covid-19, dengan berbagai alasan, selain takut, ada juga yang menolak karena merasa kesiapan mental belum siap untuk divaksin.

 Berdasarkan dengan data yang dikumpulkan dinas Kesehatan Provinsi papua, menjelaskan bahwa cakupan vaksinasi Covid-19 jenis Sianovac dari total dosis sebanyak 474.700 dosi di papua, yang telah disuntikan sebanyak 271.323 dosis atau sebesar 57%.

 Sedangkan untuk vaksin jenis Astra Zeneca dari total vaksin sebanyak 24.400 dosis yang telah disuntikan sebanyak 9.983 dosis atau sebesar 40,7%.

 Hal ini tentu menjadi pertimbangan yang cukup serius, bagi semua pihak khususnya dalam hal meningkatkan cakupan vaksinasi di Papua, khususnya dalam menyambut PON XX yang tinggal 3 bulan lagi.

 Seperti yang diungkapkan, Sekda Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy bahwa, salah satu faktor penghambat cakupan vaksinasi di Papua adalah kendala letak geografis.

 Dengan kendala tersebut, maka untuk menjangkau kampung-kampung di Papua pastinya sulit, jangankan kampung daerah perkotaan saja masih ada warga yang menolak untuk divaksin. 

 “Kami masih menunggu laporan dari setiap kabupaten-kabupaten terkait dengan alasan keterlabatan vaksinasi, yang saat ini tengah terjadi dibeberapa daerah di provinsi Papua, bahkan bila perlu kedepannya pelaksanaan vaksin akan dilakukan oleh pihak TNI/Polri langsung,” ungkapnya sembari memberi sinyal bahwa pelaksanaan vaksinasi harus dipercepat mengingat event PON XX dan Peparnas yang akan segera dilakukan di Papua.

 Tidak hanya itu, keseriusan Pemerintah Provinsi Papua sangat fokus untuk mendukung pelaksanaa  vaksinasi dalam hal menekan perkembangan Covid-19 di Papua, mengingat kondisi saat ini telah muncul varian baru Covid-19 yakni varian delta.

 Sementara tanggung jawab untuk Papua di tahun ini sangatlah besar, karena selain fokus menekan kasus Covid-19, pemerintah dan semua stakeholder serta masyarakat juga memiliki tugas penting dalam hal mensukseskan PON dan Peparnas.

 Tentunya, ini menjadi dilemma antara kesadaran atau kewajiban, antara harus mencoba atau tidak sama sekali, pastinya membutuhkan kerja sama baik pemerintah, tim kesehatan, tim satgas Covid-19 dan yang terpenting adalah masyarakat.

 Sementara itu, terkait alasan mengapa masih ada masyarakat yang belum divaksin, nampaknya bukan hanya terjadi didaerah-daerah pegunungan Papua yang sulit dijangkau.

 Pada kenyataannya mereka yang berdomisili disepuran Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura khususnya area-area pelaksanaan venue-venue PON masih ada juga yang enggan untuk melakukan vaksin.

 Enggan divaksin bukan karena kondisi tubuh yang dinilai tidak sehat, tetapi dikarenakan banyak termakan kabar-kabar hoax terkait dampak vaksin yang bisa membahayakan kesehatan bahkan berakhir dengan kematian.

 Seperti salah seorang, warga di Jayapura, Ani yang juga seorang karyawati di salah satu restoran di Jayapura menjelaskan, semenjak info adanya vaksin yang mengakibatkan kematian bagi warga yang disuntik, dirinya sampai saat ini belum melakukan penyuntikan vaksinasi.

 “Meski saya hanya mendengar berita yang beredar di masyarakat, tapi hal ini menjadikan saya cukup takut untuk divaksin, apa lagi saya ada penyakit bawahan namun kedepannya jika memang dokter memastikan bahwa saya bisa vaksin maka saya siap divaksin,” terangnya.

 Selain itu, dr. Aaron Rumainum, M.Kes., Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Papua menjelaskan, untuk membangkitkan jumlah cakupan vaksin di Papua, setiap pemerintah daerah dalam hal ini kepala-kepala daerah harus melaksanakan gebyar vaksin kemabli.

“Karena berdasarkan dengan pengalaman sebelumnya, ketika pelaksanaan gebyar vaksin, banyak warga yang datang untuk divaksin, kalau kita jemput bola seperti yang telah dilakukan beberpa kabupaten/kota untuk datang langsung ke komplek-kompleks warga pasti akan lebih cepat,” terangnya. (*/wen)