Mendagri Canangkan Program Bedah Rumah Serentak di Kampung Mosso

JAYAPURA – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, mencanangkan pelaksanaan Program Bedah Rumah secara serentak di seluruh Tanah Papua dari Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Minggu (21/6).

   Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kawasan rumah tidak layak huni, khususnya di wilayah perbatasan.

   Kunjungan Menteri Dalam Negeri ke Kampung Mosso dilakukan untuk meninjau langsung pelaksanaan program yang merupakan amanat Presiden Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kampung Mosso dipilih sebagai lokasi pencanangan karena memiliki posisi strategis sebagai kampung perbatasan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

   Dalam keterangannya, Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Jumlah rumah yang menjadi sasaran program pada tahun 2026 meningkat drastis, dari sekitar 45 ribu unit pada tahun sebelumnya menjadi sekitar 400 ribu unit rumah.

   Menurutnya, penentuan daerah penerima bantuan dilakukan berdasarkan tingkat persentase rumah tidak layak huni serta jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data pemerintah, kondisi tersebut masih cukup tinggi di sejumlah wilayah Tanah Papua sehingga menjadi salah satu prioritas penanganan pemerintah pusat.

  “Kehadiran kami di Kampung Mosso merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap Papua, khususnya kawasan perbatasan. Dari sebelumnya sekitar 851 unit rumah program BSPS, kini alokasi bantuan untuk Provinsi Papua meningkat menjadi sekitar 4.554 unit rumah. Sementara secara keseluruhan, program BSPS akan menyasar 22.379 unit rumah di seluruh Tanah Papua. Ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan,” ujar Tito.

   Ia menambahkan, pelaksanaan rehabilitasi rumah akan dimulai secara serentak pada 24 Juni 2026 dan ditargetkan rampung pada Agustus 2026. Untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel, seluruh proses pengadaan material bangunan dilakukan melalui mekanisme tender terbuka sehingga dapat mencegah praktik korupsi dan menjamin efisiensi anggaran.

   Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, program tersebut juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menekan angka kemiskinan melalui penyediaan hunian yang layak dan sehat.

   Sementara itu, Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menyampaikan bahwa Kota Jayapura memperoleh alokasi sebanyak 499 unit Program Bedah Rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menurutnya, Kampung Mosso dipilih sebagai lokasi simbolis pencanangan program karena berada di kawasan perbatasan negara. Setelah pencanangan, pelaksanaan program akan dilanjutkan di berbagai wilayah lain di Kota Jayapura maupun kabupaten dan kota lainnya di Tanah Papua.

   “Di Kampung Mosso terdapat 36 unit rumah yang akan dibedah. Kami juga menyaksikan langsung proses tender terbuka kepada toko penyedia bahan bangunan, sehingga penyedia dengan harga terbaik akan ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan material,” kata Abisai.

   Menurut Abisai, dukungan pemerintah pusat sangat membantu Pemerintah Kota Jayapura dalam mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Di sisi lain, Pemerintah Kota Jayapura juga terus menjalankan program pembangunan rumah layak huni secara mandiri, yakni sebanyak 39 unit pada tahun 2025 dan 20 unit pada tahun 2026.

  Selain pembangunan rumah, Pemerintah Kota Jayapura juga berencana membangun sarana sanitasi, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), serta penyediaan akses air bersih bagi masyarakat Kampung Mosso guna meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. (kim/tri)