

JAYAPURA-Masyarakat yang biasa melewati jembatan kali buaya nampaknya masih menunggu dengan waktu yang belum jelas pasalnya jembatan hingga kini masih belum bisa dilalui kendaraan roda empat atau lebih.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman (PUPR PKP) Kota Jayapura Nofdi J.Rampi yang dihubungi mengaku jembatan di kali buaya Holtekmp, yang kini sudah rusak parah karena besinya keropos akibat air laut.
Namun untuk memperbaiki atau menggunakan jembatan yang baru, Dinas PUPR Kota Jayapura menyerahkan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XVIII Jayapura, karena pekerjaan tersebut masuk dalam ranah BBPJN. “Untuk perbaikan jembatan kali buaya di Holtekamp, tanggung jawab BBPJN Wilayah XVIII Jayapura, karena itu ruas jalan tnag menjadi tanggung jawabnya,”ungkapnya, Senin (20/7) kemarin.
Diakuinya, memang saat ini sudah dibuat jembatan yang ada disebelahnya, apakah nantinya jembatan yang baru dibuat ini bisa difungsikan tahun ini atau belum, dan apakah jembatan kali buaya akan diperbaiki, semua yang tahu dan miliki program kerja langsung dari BBPJN Wilayah XVIII Jayapura, karena Dinas PUPR PKP Kota Jayapura tidak mungkin ikut campur dalam melihat program kerjanya.
Nofdi mengatakan jika dibutuhkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama tentu tetap dilakukan dengan baik, karena ini demi pelayanan kepada masyarakat untuk pembangunan di Kota Jayapura.(dil/wen)
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…