

Proses penandatangan MOU antara PT AMJ dengan Kejari Jayapura yang berlangsung di Hotel Horizon Ultima Entrop, Rabu (19/3).9foto: Takim/Cepos)
JAYAPURA-PT. Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani (Perseroda) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Jayapura (Kejari). Salah satu poin penting dari kerjasama ini, adalah dukungan dari pihak Kejari Jayapura untuk menagih tunggakan utang pelanggan dari PT AMJ.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Kejari Jayapura, Stanley Yos Bukara dengan Direktur PT AMJ, Entis Sutisna ini, disaksikan Wali Kota Jayapura, Abisai bersama Wakil Rustan Saru, Pj Bupati Jayapura, Samuel Siriwa dan juga pihak-pihak terkait lainnya, di Hotel Horizon Ultima Entrop, Rabu (19/3).
Dirut PT AMJ, Entis Sutisna menjelaskan bahwa nota kesepahaman tersebut yang memuat kerjasama dan kordinasi dalam rangka mendukung tugas dan fungsi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Banyak hal yang akan kita perhatikan dalam MoU ini, namun salah satu diantaranya adalah terkait tagihan tunggakan pelanggan PDAM,” ujar Entis kepada Cenderawasih Pos.
Menurut Entis Sutisna, hingga saat ini ada Rp 39 Miliar lebih jumlah tunggakan pelanggan PDAM di Kota Jayapura dan Sentani, Kabupaten Jayapura. “Untuk penagihan, kita fokus pada pelanggan yang potensial, dalam artian, secara kemampuan bisa bayar namun tidak menjalankan itu,” ungkapnya.
Setelah MoU ini, semua kepala cabang diminta untuk menyiapkan data tunggakan pelanggan di masing-masing wilayah. “Setelah kita siapkan datanya, baru kita koordinasi dengan Kejari dan selanjutnya tinggal menunggu eksekusi di lapangan,” tuturnya.
Dia menjelaskan, PDAM juga memerlukan biaya atau modal dalam memproduksi air bersih untuk para pelanggannya. Oleh sebab itu, para pelanggan diharapkan bisa tertib membayar biaya per bulan, sehingga tidak melakukan tunggakan terlalu lama.
Page: 1 2
Aktivitas kantor di Sekretariat DPR Papua, Jumat (25/9) mendadak tegang. Ini lantaran sejumlah penyidik kejaksaan…
Kedatangan para tokoh adat dipimpin Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Waropen di Tanah Tabi, Karlos…
Alih-alih masuk ke blok hunian utama, tim Ombudsman justru menemukan deretan bangunan yang menarik perhatian.…
Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan…
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan keterlibatan sekolah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan…
Banyak sekali kebun yang dibuat oleh warga. Lokasi yang harusnya ditumbuhi pepohonan besar tiba-tiba berubah…