

Komisi B saat rapat KUA-PPAS dengan Dinas PUPR di kantor DPRK, Senin (16/11). Takim/Cepos
JAYAPURA -Ketua Komisi B DPRK Kota Jayapura, Yuli Rahman menegaskan bahwa efisiensi anggaran tahun 2026 menuntut seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih selektif dan akurat dalam merencanakan kegiatan. Karena itu, ia meminta agar setiap program yang diusulkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan bukan sekadar formalitas perencanaan.
Menurut Yuli, OPD tidak cukup hanya menyusun program di atas meja. Survei lapangan harus dilakukan untuk memastikan bahwa program prioritas yang diusulkan memang dibutuhkan masyarakat.
“Dengan efisiensi ini tentu ada beberapa kegiatan yang nantinya tidak bisa dijalankan karena keterbatasan anggaran,” ujar Yuli usai rapat KUA-PPAS dengan Dinas PUPR di kantor DPRK, Senin (16/11).
“Maka OPD harus pastikan langsung di lapangan, program mana yang benar-benar prioritas,” lanjutnya.
Selain itu, Yuli juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk menindaklanjuti sejumlah program prioritas Wali Kota, salah satunya “Jayapura Terang Benderang”.
Page: 1 2
Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, mengatakan pembahasan tindak lanjut akan dilakukan oleh masing-masing…
Regulasi ini mencakup empat (4) Raperda kategori APBD dan Delapan (8) Raperda Non-APBD guna…
Putusan Majelis Hakim Tipikor Jayapura tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yang…
Sejumlah mama Papua datang dari berbagai Distrik di Kota Jayapura mengenakan sandal jepit, menggandeng…
Kepala Puskesmas (Kapus) Mopah Baru Severina SH. Wiratwanti menyampaikan, stok obat, terutama jenis obat yang…
Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armanda menyatakan musim kemarau di wilayah Papua Pegunungan ini dimulai dari…