

Komisi B saat rapat KUA-PPAS dengan Dinas PUPR di kantor DPRK, Senin (16/11). Takim/Cepos
JAYAPURA -Ketua Komisi B DPRK Kota Jayapura, Yuli Rahman menegaskan bahwa efisiensi anggaran tahun 2026 menuntut seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih selektif dan akurat dalam merencanakan kegiatan. Karena itu, ia meminta agar setiap program yang diusulkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan bukan sekadar formalitas perencanaan.
Menurut Yuli, OPD tidak cukup hanya menyusun program di atas meja. Survei lapangan harus dilakukan untuk memastikan bahwa program prioritas yang diusulkan memang dibutuhkan masyarakat.
“Dengan efisiensi ini tentu ada beberapa kegiatan yang nantinya tidak bisa dijalankan karena keterbatasan anggaran,” ujar Yuli usai rapat KUA-PPAS dengan Dinas PUPR di kantor DPRK, Senin (16/11).
“Maka OPD harus pastikan langsung di lapangan, program mana yang benar-benar prioritas,” lanjutnya.
Selain itu, Yuli juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk menindaklanjuti sejumlah program prioritas Wali Kota, salah satunya “Jayapura Terang Benderang”.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…