“Kami sengaja mempertemukan semua untuk mengetahui akar masalah dan ternyata tadi, ada dua. Ijin operasional dan juga tariff,” kata Arnold Walilo didampingi Jansen Monim usai kegiatan.
Ia menyebut jika izin operasional belum juga dikantongi, maka diminta untuk tidak beroperasi hingga mendapat izin tersebut. Selain itu aplikator taxi online diminta bermitra dengan Organda kemudian membuat sebuah koperasi agar ada pajak yang bisa diberikan kepada pemerintah. “Saya pikir ini tidak sulit,” sambung Arnold.
Senada disampaikan Jansen Monim, dimana ia meminta Dinas Perhubungan untuk mengatur zonasi agar ada penyesuaian tarif. Jangan sampai masing – masing trayek memiliki tarif yang berbeda.
“Kami ingin melihat berapa tarif yang diberikan untuk masing – masing trayek. Lalu untuk saat ini kami meminta untuk sebelum ada ijin operasional sementara jangan beroperasi dulu agar tidak menimbulkan kegaduhan dan protes. Ada pihak Lantas Polda yang nantinya akan mengawal persoalan ini jadi kalau masih kedapatan maka kami minta diproses saja,” tutup Jansen. (ade/tri)
Page: 1 2
Kehadiran Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam kegiatan Latihan Kader Kepemimpinan (LKK) tahun 2026 yang…
Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua melalui Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam menyatakan bahwa hingga saat…
Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait hilangnya sejumlah kendaraan bermotor dengan modus pelaku…
ali Kota Jayapura, Abisai Rollo menegaskan pentingnya penataan administrasi kependudukan di wilayah Distrik Muara Tami…
Bupati Thomas mengatakan, kehadiran gubernur dalam peresmian Rumah Jew merupakan penghormatan lantaran itu kesempatan langkah.…
Rapat tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penegasan batas daerah antara Kabupaten Jayapura dan Kabupaten…