Direktur Utama PT AMJ ini juga mengkritik perencanaan Kementerian PUPR yang dinilai tidak mampu mewujudkan Inpres Nomor 1 tahun 2024. Akibat dari pembatalan atau penundaan pembangunan SPAM di Kota Jayapura, akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, terutama kepada BUMD Air Minum PT. Air Minum Jayapura selaku penanggung jawab pembangunan SPAM.
Penundaan itu dikhawatirkan akan berpengaruh saat peralihan kekuasaan, di mana pada bulan Oktober 2024 akan berlangsung pergantian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia antara Joko Widodo ke Prabowo Subianto.
“Dalam surat yang kami peroleh menunjukkan ketidakpastian dalam hal waktu realisasi, karena menyangkut peralihan pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, akan mempengaruhi Inpres Nomor 1 tahun 2024 ke depannya, bagi BUMD Air Minum yang besar bisa menggunakan dana internal perusahaan maupun pemerintah daerah, namun bagi BUMD Air Minum yang kecil yang terbatas dana sangat sulit mewujudkan pembangunan SPAM yang tertunda ini,” tambahnya.(roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Suasana di lingkungan Lapas Abepura, Kamis (23/4) terlihat lain dari biasannya. Jajaran Lapas Abepura terlihat…
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria menguraikan sejumlah program…
Untuk itu, Kepala Kakanwil Dijenpas Papua, Herman Mulawarman, menyatakan perang terhadap barang terlarang dan pungutan…
Ketua MRP Nerlince Wamuar menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua (DPRP), dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menegaskan larangan keras terhadap aktivitas konsumsi minuman keras (miras) di lingkungan…
Kondisi tim lawan dapat dimanfaatkan oleh penggawa Mutiara Hitam untuk misi tiga poin. Persipura wajib…