Direktur Utama PT AMJ ini juga mengkritik perencanaan Kementerian PUPR yang dinilai tidak mampu mewujudkan Inpres Nomor 1 tahun 2024. Akibat dari pembatalan atau penundaan pembangunan SPAM di Kota Jayapura, akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, terutama kepada BUMD Air Minum PT. Air Minum Jayapura selaku penanggung jawab pembangunan SPAM.
Penundaan itu dikhawatirkan akan berpengaruh saat peralihan kekuasaan, di mana pada bulan Oktober 2024 akan berlangsung pergantian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia antara Joko Widodo ke Prabowo Subianto.
“Dalam surat yang kami peroleh menunjukkan ketidakpastian dalam hal waktu realisasi, karena menyangkut peralihan pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, akan mempengaruhi Inpres Nomor 1 tahun 2024 ke depannya, bagi BUMD Air Minum yang besar bisa menggunakan dana internal perusahaan maupun pemerintah daerah, namun bagi BUMD Air Minum yang kecil yang terbatas dana sangat sulit mewujudkan pembangunan SPAM yang tertunda ini,” tambahnya.(roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Ketua Bapemperda DPR Kota Jayapura, Ismail Bepa Ladopurab, menilai materi sosialisasi Perda RTRW yang…
Ketua Komisi B DPR Kota Jayapura, Yuli Rahman, menyambut baik dibukanya ruang sosialisasi perdana…
Hingga 21 Juli 2026, realisasi penerimaan retribusi sampah rumah tangga di Kota Jayapura baru…
Pihak keluarga mendesak untuk segera disampaikan karena pihak keluarga tidak menerima jika tindakan TPNPB OPM…
Konsep pasar terapung yang memanfaatkan perahu-perahu sebagai lapak jualan menghadirkan suasana berbeda dibandingkan pasar…
Amuk massa yang tak terkendali tidak hanya membuat KD meninggal dunia di lokasi kejadian akibat…