

Sejumlah perwakilan Driver Ojek Online dan offline saat mengelar mediasi di Aula Mapolsek Abepura, Jumat (16/5) (FOTO:Jimi/ Cepos)
JAYAPURA – Perselisihan antara Driver Ojek Online (Ojol) dengan Para Sopir Angkutan Umum dan Ojek Pangkalan (Opang) di Abepura, Kota Jayapura berakhir damai setelah kedua pihak dimediasi oleh Polsek Abepura.
Pertemuan mediasi ini diawali dengan mendengarkan arahan dari Kapolsek Abepura, Kompol Komarul Huda dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura Justin Sitorus selaku mediator.
Adapun perselisihan itu muncul, berawal ketika Para Sopir Angkutan Umum dan Ojek Pangkalan memasang spanduk larangan di Pangkalan Ojek Cigombong Kotaraja Dalam Distrik Abepura dan di beberapa titik lainnya.
Kapolsek Abepura Kompol Komarul Huda mengatakan bahwa pihaknya tidak menginginkan hal buruk terjadi kepada kedua belah pihak.
“Kami tidak ingin hal buruk yang akan terjadi terkait Permasalahan Taxi Onlie dan Trayek Offline tentang larangan para taxi online untuk memasuki wilayah Kotaraja,” kata Kompol Komarul di hadapan kedua belah pihak di Aula Mapolsek Abepura, Jumat (16/5) sore.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura Justin Sitorus, menyampaikan untuk angkutan umum telah mempunyai aturan dari pemerintah Kota Jayapura. Sedangkan untuk permasalahan Maxim atau angkutan online ini harus naik ke tingkat Provinsi karena jangkuannnya lintas Kabupaten/Kota.
“Saya sampaikan kepada koordinator angkutan Umum kalian sudah mempunyai aturan sendiri untuk daerah operasional sampai batas mana saja sedangkan permasalahan Maxim/angkutan online ini harus naik ke tingkat Provinsi karena jangkuannnya lintas Kabupaten/Kota,” jelas Justin.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya telah menetapkan sikap untuk mendukung…
Menurut Rocky, polemik pendidikan Gibran tidak bisa dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, sikap negarawan…
Beberapa poin yang dipersoalkan oleh pelapor terdiri atas proses penerbitan PKPU Nomor 19 Tahun 2023…
Nerlince mengatakan, pembayaran ganti rugi atas lahan tersebut sudah berlangsung beberapa tahun oleh Pemerintah…
Menurut Fakhiri, pembangunan Papua tidak dapat hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi.…
Menurut Mote, konektivitas menjadi kebutuhan penting untuk membuka akses masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di Waropen.…