Categories: METROPOLIS

Pengawasan Sosial  Belum Berjalan di Papua

JAYAPURA-Ketua Kelompok Khusus Anggota DPR Papua John Gobai mengatakan pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam UU No 21 tahun 2001 di Provinsi Papua belum diterapkan di Papua.

   Gobai mengatakan pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah secara  langsung dan melalui media sosial, media masa dan media elektronik terhadap pemerintah.

Dalam konteks Papua, maka Pengawasan sosial adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat Papua terhadap Pemerintah Daerah, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Namun sampai hari ini belum ada mekanisme pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam UU No 21 tahun 2001 di Propinsi Papua.

  “Hak dan kewajiban masyarakat  telah menyadari bahwa mereka berhak mengawasi pemerintah dan merasa wajib untuk menyampaikan kritikan, petisi dan usul kepada pemerintah baik melalui media sosial, media elektronik maupun media masa, namun sampai hari ini belum dibuat payung hukum di daerah untuk pengawasan sosial,” katanya di Jayapura, Rabu, (18/5).

  Dikatakan, Kewajiban Pemerintah  sebagai Public Service tentu memahami dengan baik bahwa Pemerintah adalah pelayan rakyat, DPRP merupakan wakil rakyat dan MRP merupakan wadah representative kultural Orang Asli Papua. Namun selama ini, belum ada sebuah regulasi daerah sebagai Payung Hukum bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial serta payung hukum, ini penting sebagai dasar bersama semua stakeholder di Papua

    Bentuk pengawasan masyarakat kepada pemerintah daerah dapat dalam bentuk melembaga dan tidak melembaga. Pengawasan melembaga yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara – cara terlembaga seperti temu wicara, petisi, pernyataan sikap, rekomendasi, resolusi, dan demonstrasi damai.

“Sedangkan pengawasan tidak melembaga yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara – cara yang tidak terlembaga misalnya demonstrasi liar, penyebaran pamflet – pamflet yang tidak sopan, caci maki, pemogokan umum, pemboikotan, pembangkangan, sabotase, dan perusakan,” Paparnya. (oel/tri)

newsportal

Recent Posts

100 Unit Rumah Transmigrasi Lokal Siap Diresmikan Awal Mei

Sebanyak 100 unit rumah permanen yang dibangun pemerintah pusat melalui Kementrian Transmigrasi RI di Kampung…

25 minutes ago

Persiker Keerom Sowan ke Rumah Jokowi

Persiker merupakan juara Liga 4 zona Papua dan menjadi wakil Papua pada seri nasional. Mereka…

55 minutes ago

47 Jemaah Calon Haji Dilepas, Bupati Titip Sejumlah Pesan

Dari 47 CHJ, terdiri dari 18 laki-laki dan 29 perempuan. Jemaah tertua atas nama Kislam…

1 hour ago

Hadiri Rakernas di Solo, NPCI Papua Berkomitmen Sumbang Atlet untuk Indonesia

Ketua NPCI Papua, Jayakusuma menghadiri rapat kerja nasional (Rakernas) NPCI Pusat di Kota Solo, Jawa…

2 hours ago

Kemenhaj Dorong Percepatan Embarkasi Mandiri di Papua

Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmen kuat dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M.…

2 hours ago

PPN Ditanggung Negara, Harga Tiket Pesawat Ekonomi Turun hingga 11 Persen

Pemerintah merespons cepat dampak kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur) dengan menerbitkan kebijakan strategis melalui…

3 hours ago