Categories: METROPOLIS

Pengawasan Sosial  Belum Berjalan di Papua

JAYAPURA-Ketua Kelompok Khusus Anggota DPR Papua John Gobai mengatakan pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam UU No 21 tahun 2001 di Provinsi Papua belum diterapkan di Papua.

   Gobai mengatakan pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah secara  langsung dan melalui media sosial, media masa dan media elektronik terhadap pemerintah.

Dalam konteks Papua, maka Pengawasan sosial adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat Papua terhadap Pemerintah Daerah, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Namun sampai hari ini belum ada mekanisme pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam UU No 21 tahun 2001 di Propinsi Papua.

  “Hak dan kewajiban masyarakat  telah menyadari bahwa mereka berhak mengawasi pemerintah dan merasa wajib untuk menyampaikan kritikan, petisi dan usul kepada pemerintah baik melalui media sosial, media elektronik maupun media masa, namun sampai hari ini belum dibuat payung hukum di daerah untuk pengawasan sosial,” katanya di Jayapura, Rabu, (18/5).

  Dikatakan, Kewajiban Pemerintah  sebagai Public Service tentu memahami dengan baik bahwa Pemerintah adalah pelayan rakyat, DPRP merupakan wakil rakyat dan MRP merupakan wadah representative kultural Orang Asli Papua. Namun selama ini, belum ada sebuah regulasi daerah sebagai Payung Hukum bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial serta payung hukum, ini penting sebagai dasar bersama semua stakeholder di Papua

    Bentuk pengawasan masyarakat kepada pemerintah daerah dapat dalam bentuk melembaga dan tidak melembaga. Pengawasan melembaga yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara – cara terlembaga seperti temu wicara, petisi, pernyataan sikap, rekomendasi, resolusi, dan demonstrasi damai.

“Sedangkan pengawasan tidak melembaga yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara – cara yang tidak terlembaga misalnya demonstrasi liar, penyebaran pamflet – pamflet yang tidak sopan, caci maki, pemogokan umum, pemboikotan, pembangkangan, sabotase, dan perusakan,” Paparnya. (oel/tri)

newsportal

Recent Posts

Cari Solusi Bersama Agar Pemalangan Tidak Terulang

  Ketua MRP, Nerlince Wamuar, mengatakan dari pertemuan itu ada sejumlah persoalan yang disampaikan langsung…

10 hours ago

2.200 Rumah Bantuan Presiden Mulai Dibangun Januari 2027

Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) John Tabo, SE, M.B.A menyatakan  pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan…

11 hours ago

Karhutla Meluas, Pemprov Papua Selatan Perkuat Respons Cepat

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, kondisi kekeringan yang dipengaruhi fenomena El Niño meningkatkan kerawanan…

11 hours ago

Tim Panitia A Turlap ke Kampung Honelama 2

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, Melke Mentang, S.H. menyatakan pemeriksaan fisik ini dilakukan untuk memastikan…

12 hours ago

Dua Kelompok yang Berkonflik Diminta Segera Berdamai

​Kapolres Mimika, AKBP Alfredo A. Rumbiak, menyatakan aparat keamanan terus mengawal situasi di lapangan agar…

12 hours ago

Dorong Pengelolaan Keuangan Transparan dan Akuntabel Bagi 91 Kampung

Pelatihan ini digagas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Keerom dan melibatkan operator…

13 hours ago