Sertifikasi Tanah Adat di Papua Butuh Kerjasama Lintas Sektor
Ke depan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi terkait pemetaan hak ulayat kepada masyarakat adat, dimana jika hasil identifikasi lahan yang bersifat komunal maka didorong agar dipetakan diberikan hak dalam Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
“Namun jika tahan itu bersifat perorangan dan tidak ada masalah, batasnya jelas, maka bisa disertifikatkan,” kata Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoi. (antara)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Recent Posts
Pemprov Papua Tengah Gandeng Taspen Bekali ASN Jelang Purnabakti
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggandeng PT Taspen (Persero) dan Bank Mandiri Taspen untuk membekali Aparatur…
Polsek Kurik Mediasi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Berakhir Damai
Kecelakaan tersebut terjadi pada Jumat, 19 Juni 2026, melibatkan sebuah truk Toyota Dyna Long bernomor…
Dinas Kehutanan Papsel Fokus Dampingi Masyarakat Kelola Hasil Hutan Bukan Kayu
Jujuk Rianto menjelaskan, hingga saat ini pemerintah provinsi belum dapat menghitung potensi pendapatan yang akan…
Dinilai Tak Miliki Syarat Formil, Mantan Kadis Perumahan Jayawijaya Praperadilankan Polda Papua
Ketua Tim Kuasa Hukum dari Ludya E Logo, Yulianto, SH, MH menyatakan Praperadilan ini dilakukan…
Jaksa Sita Rp300 Juta Terkait Korupsi Lahan Kebun di Mimika
Kejaksaan Negeri Mimika menyita uang tunai sebesar Rp300 juta dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek…
Ondoafi Maribu Klaim Lahan Sekolah Rakyat Milik Suku Yarusabra
Yotam juga mengaku mengetahui pemerintah telah memiliki sertifikat atas lahan itu melalui informasi yang diperoleh…