

Dr. Roy Eduard Fabian Wayoi, Kakanwil BPN Papua (FOTO:Karel/Cepos)
JAYAPURA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua mengimbau kepada seluruh masyarakat setempat agar segera melakukan validasi sertifikat elektronik terhadap semua sertifikat yang dimiliki.
Kepala Kantor Wilayah BPN Papua Roy Wayoi di Jayapura Senin mengatakan, proses ini sudah berjalan pada 2024 di mana penerbitan sertifikat tersebut melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah.
“Memang belum mengetahui batas validasi tersebut namun kami membuka ruang bagi masyarakat yang melakukan validasi,” katanya.
Menurut Roy, masyarakat juga bisa melakukan validasi pada 12 kantor pertanahan pada wilayah setempat.
“Sehingga semua masyarakat sudah harus memiliki sertifikat digital, di mana untuk pembiayaan masyarakat cukup membayar PNBP,” ujarnya.
Dia menjelaskan dan setiap kantor pertanahan harus mendorong masyarakat membuat sertifikat digitalnya.
“Dengan begitu tidak ada lagi sertifikat di atas sertifikat karena semua sudah ada legalitas,” katanya lagi.
Dia menambahkan, validasi sertifikat sagat penting untuk dilakukan oleh masyarakat guna memastikan bahwa sertifikat yang dipegang adalah valid dan sah
“Dengan begitu maka semua sertifikat akan tersimpan baik karena telah digital,” ujarnya lagi. (antara)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…