Dewan Juga Sepakat Dibatasi

JAYAPURA– Keinginan Pj Wali Kota Japyapura membatasi izin  pembukaan galeri baru Alfamart yang memang   terus mengembangkan bisnisnya hingga ke Kota Jayapura, mendapat tanggapan positif  dari anggota DPRD Kota Jayapura.

Menurut Pejabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, melarang kehadiran pusat-pusat perbelanjaan seperti itu memang tidak bisa.  Karena itu merupakan suatu bentuk kemajuan yang terjadi saat ini.  Hanya saja yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk membatasi izinnya terutama pengaturan terkait dengan jumlahnya dan juga radius dari satu titik ke titik lainnya di mana dia boleh mengembangkan bisnisnya.

Menanggapi penegasan Pj Wali Kota Jayapura, Frans Pekey ini, Ketua Komisi C DPRD Kota Jayapura Akhmad Sujana menatakan akan mendukung kebijakan pemerintah selama hal itu dilakukan untuk kepentingan rakyat.

Diapun menyatakan bahwa keberadaan mini market  di Kota Jayapura tidak dapat dipungkiri akan semakin meningkat, dan tentu saja hal ini akan mempengaruhi daya jual pelaku usaha menegah.

Namun terlepas dari pada itu menurut Sujana kehadiran minimarket  di Kota Jayapura harus direspon dengan baik, dengan catatan harga jual barang disamaratakan. Agar tidak adanya kesenjangan sosial antara pelaku suaha itu sendiri.

“Sebenarnya kami telah menerima pengaduan terkait pengembangan Dep store di Kota Jayapura yang cukup pesat, namun kita tidak bisa membantah bahwa Kota Jayapura ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi jika pemerintah ingin membuat regulasi pembatasan izin, kami Komisi C tentunya mendukung,” ujar Sujana, Rabu (14/6).

Akhamad Sujana juga menyebut selain pembatasan izin, rotasi atau jarak pengembangan Desptore ini juga perlu dibuatkan regulasi yang jelas sehingga tidak mempengaruhi daya jual pelau usaha menengah.

“Kita lihat memang ada sejumlah Depstore di Kota Jayapura yang mulai menjamur, pengembangan Depstore ini, juga perlu diperhatikan dampak terhadap usaha menegah, saya harap penegasan ini dapat ditindaklajuti secara serius oleh pemerintah Kota,” tegasnya.

Dikatakan pemberlakuan pembatasan ijin pengembangan Depstore ini perlu dilakukan secepatnya oleh pemerintah Kota, sebelum menjamur ke wilayah lain. “Kalau bisa secepatanya regulasi pembatasan izin dibuat sebelum terlambat, karena sudah mulai banyak Desptore yang bukanya sangat menjamur,” kata Sujana.

Sujana mengharapkan pengembangan Depstroe di Kota Jayapura, harus memperhatikan pengembangan usaha menengah. “Kami akan tinjau, terkaith hal ini, tapi kami pengembangan usaha di Kota Jayapura, harus bersaing secara Sehat,” pungkasnya. (rel/tri)