DPRK Sesalkan Pemalangan Puskesmas Hamadi

Barto: Utamakan Pelayanan Publik!

JAYAPURA – Aksi pemalangan yang dilakukan sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Hamadi menuai sorotan dari DPRK Kota Jayapura, Kamis (16/4). Anggota Komisi D DPRK Kota Jayapura, Barend Barto Taniauw, menyayangkan tindakan tersebut karena dinilai berdampak langsung pada matinya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Barto sapaan akrab politisi PKB itu menegaskan bahwa setiap aspirasi atau keberatan terhadap kebijakan pimpinan seharusnya disampaikan melalui mekanisme yang tepat, tanpa harus mengorbankan kepentingan publik.

“Kalau ada aspirasi atau ketidakpuasan terhadap kebijakan pimpinan, seharusnya disampaikan dan diselesaikan dengan baik. Jangan sampai pelayanan kesehatan kepada masyarakat justru terhambat,” ujarnya ke Cepos, Kamis (16/4).

Menurutnya, apapun alasan di balik aksi pemalangan tersebut, tindakan yang menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan tidak dapat dibenarkan. Ia menilai langkah tersebut justru merugikan warga yang membutuhkan pelayanan medis, terutama di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas.

Dari informasi yang beredar di lapangan, aksi pemalangan itu dipicu penolakan terhadap penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puskesmas Hamadi oleh Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, kepada dr. Marlinda Waromi.

Dalam spanduk yang terpasang di depan pintu puskesmas, mereka tidak menerima Plt karena jabatan politik.

Menanggapi hal itu, Barto menegaskan bahwa keputusan kepala daerah tentunya telah melalui pertimbangan yang matang. Ia meminta semua pihak untuk menghormati kewenangan pemerintah daerah dalam penataan organisasi dan jabatan.

“Apa yang sudah diputuskan oleh kepala daerah tentu sudah dipikirkan dengan baik. Kita harus percaya bahwa setiap kebijakan itu melalui proses dan pertimbangan yang matang,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa apabila terdapat pihak yang tidak sependapat, seharusnya membangun komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan maupun Wali Kota secara langsung, bukan dengan melakukan aksi pemalangan.

“Bangun koordinasi yang baik. Jangan ambil langkah yang justru merugikan masyarakat luas. Puskesmas itu garda terdepan pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Barto mengajak semua pihak untuk mencermati pernyataan Wali Kota Jayapura usai penyerahan SK kepada 16 pejabat eselon III dan IV, termasuk Plt Kepala Puskesmas Hamadi. Dalam kesempatan tersebut, wali kota telah menegaskan bahwa seluruh pejabat yang ditunjuk akan dievaluasi secara berkala.

“Artinya penunjukan ini belum final. Jika yang bersangkutan tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik, pasti akan dievaluasi. Jadi tidak perlu terlalu cepat menyimpulkan atau bereaksi berlebihan,” jelasnya.