Jangan Jatuh korban, Pemprov Segera Atur Diskusi Terbuka

JAYAPURA-Anggota Komisi 1 DPR Papua, Yonas Nusi meminta pemerintah provinsi untuk segera mengagendakan siskusi terbuka yang membahas soal agenda daerah otonomi baru. Ini menurutnya penting guna meredam aksi protes yang  lahir dari penolakan akibat merasa tak pernah dimintai pendapat oleh pemerintah sendiri.

  Tujuan pembangunan, kata Yonas, adalah untuk  masyarakat sehingga sudah sepatutnya mereka dilibatkan  untuk  didengarkan apa yang menjadi keinginan. Dari aspirasi tersebut apakah mendukung DOB atau menolak DOB barulah dilakukan penyusunan kebijakan.

   Bukan serta merta mengeluarkan kebijakan sementara masih ada riak-riak penolakan di kalangan akar rumput. “Saat ini ada yang pro dan ada yang kontra soal DOB  dan respon masing – masing kelompok juga berbeda. Ada yang mengatakan ini baik untuk kepentingan masyarakat ke depan namun ada juga yang menganggap bahwa ini hanya kepentingan elit politik dan kelompoknya hanya untuk mencari kekuasaan dan jabatan,” kata Yonas Nusi di balik teleponnya, Rabu (16/3).

  Pria yang juga menjabat sebagai pimpinan ormas, Barisan Garuda Merah Putih Indonesia ini menganggap  dari kejadian di Yahukimo  dimana akhirnya ada korban jiwa, maka pemerintah provinsi dalam hal ini eksekutif dan legislatif perlu segera duduk bersama dan menjadwalkan agenda diskusi terbuka.

   “Kami juga berduka dan prihatin kalau akhirnya ada yang jadi korban harusnya pemerintah bisa segera membuka ruang agar aspirasi yang disampaikan  terbuka di ruang public ini bisa didengar pemerintah dan menjadi dasar untuk mengambil kebijakan. Bukan justru membiarkan  menyampaikan di lapangan dan akhirnya terjadi  gesekan dengan aparat keamanan,” bebernya.   

   Kalaupun harus menyampaikan aspirasi, ia juga berharap itu  bisa disampaikan secara santun. “Forkopimda juga perlu mendengar agar masyarakat tidak merasa jalan sendiri dan tidak ditinggal oleh pemerintah,” tambahnya.

    DPR Papua, kata Yonas juga menyarankan eksekutif untuk segera membuka ruang tersebut guna mengeliminir riak – riak di daerah. “Selaku salah satu wakil rakyat, kami sudah meminta kepada pimpinan dewan agar rakyat ini bisa menyampaikan aspirasi secara bermartabat. Aspirasi apa saja baik itu menerima DOB maupun menolak DOB silahkan saja, dan dari hasil pertemuan atau diskusi tersebut barulah dilaporkan ke pusat,” tutupnya. (ade/tri)