Categories: PEGUNUNGAN

Jaring Informasi, Komnas HAM RI Kunjungi Jayawijaya

WAMENA–Upaya Komnas HAM RI memfasilitasi dialog dengan masyarakat di Papua guna mencari solusi penyelesaian konflik, bakal melibatkan semua pihak. Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara menyatakan, kehadirannya di Kabupaten Jayawijaya dan melakukan pertemuan dengan Bupati Jayawijaya guna menjaring informasi dari Forkopimda Jayawijaya terkait dengan situasi terkini di Jayawijaya.

“Ada beberapa hal yang menarik untuk kemudian menjadi catatan Komnas HAM. Pertama soal dialog harus berbasis kepada karakteristik masing-masing daerah, artinya bisa jadi dialog di Jayawijaya ini berbeda dengan daerah lainya. Pendekatannya, termasuk subtansinya berbeda,”ungkapnya, Kamis (17/3), kemarin.

Kedua, lanjut lanjut Beka Ulung,  penekanan tentang peran tokoh adat dan tokoh agama, supaya bisa menjadi jembatan maupun ruang bersama untuk menyelesaikan hal-hal atau persoalan yang terjadi di wilayah tersebut. Ketiga, kejelasan informasi maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi yang harus jelas sampai kepada masyarakat, sehingga bisa meminimalisir ketidakjelasan atau ketidaksinkronan pemahaman di masyarakat.

“Soal siapa-siapa yang akan ikut dalam dialog damai Papua nanti, Komnas HAM belum sampai ke sana, belum memastikan siapa saja yang akan dialog, ini baru proses awal,”jelasnya.

Dirinya selaku komisioner Komnas HAM RI datang ke Jayawijaya, sementara  ketua Komnas HAM ke Merauke, nanti hasilnya dan ini pun belum berhenti sampai di sini, pihaknya akan ke tempat-tempat lain, komunikasi tentu saja tidak hanya dengan pemerintah kabupaten maupun Forkopimda, tapi dengan aktivias masyarakat sipil, tokoh gereja, tokoh adat, sehingga nanti akan keluar kira-kira siapa saja yang bisa diajak untuk dialog.

“Tentu saja ini bukan dialog elit, tapi melibatkan banyak aktor politik, target kami yang paling utama, karena tahun ini adalah bagaimana menurunkan angka kekerasan yang sering terjadi di Papua, supaya tidak ada korban jiwa, baik masyarakat sipil maupun aparat keamanan,”beber Beka Ulung Hapsara.

Selain itu, Komnas HAM RI ingin memperbesar ruang operasi kemanusiaan, misalnya soal pengungsi bagaimana kebutuhan-kebutuhan pengungsi itu bisa terpenuhi. Termasuk mempercepat para pengungsi ini pulang ke kampung masing-masing, hal seperti itu yang menjadi target utama. Soal yang lain akan terus berkembang seiring dengan semakin banyak pihaknya turun ke lapangan.

“Semakin banyak kelompok masyarakat yang ikut dialog, semakin bagus, karena dialog ini isinya bermacam-macam. Jadi soal kebutuhan sehari-hari hingga bagaimana Papua ke depan. Tentu saja Komnas HAM akan memotret hingga ke sana, termasuk aktor-aktor yang ada,”bebernya.

Sementara itu, Bupati Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE, M.Si usai bertemu dengan Komisioner Komnas HAM RI menyatakan, ada tim yang datang untuk melihat situasi di Wamena, mereka menanyakan situasi di Kabupaten Jayawijaya selama demo dan semuanya sudah dijelaskan.

“Pada prinsipnya mereka hanya ingin tahu kejadian yang terjadi di Papua, tapi kami hanya bisa menjawab yang ada di Jayawijaya. Mungkin ini terkait dengan rencana pertemuan mereka dengan bapak presiden, itulah mereka lakukan kunjungan ke kabupaten-kabupaten di Papua,”bebernya.(jo/tho)

newsportal

Share
Published by
newsportal
Tags: WAMENA

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

8 hours ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

9 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

10 hours ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

11 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

12 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

13 hours ago