

JAYAPURA- Kepolisian Daerah (Polda) Papua melalui Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal membantah adanya kekerasan serta intimidasi oleh penyidik terhadap para tersangka kasus kerusuhan di Jayapura yang terjadi pada 29 Agustus tahun 2019.
Kamal mengklaim Penyidik Dit Reskrimum Polda Papua melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka sesuai Standar Operasional Posedur (SOP) dan tidak ada tindakan kekerasan maupun intimidasi.
“Pemeriksaan terhadap para tersangka sudah dilakukan sesuai dengan SOP dan dalam pemeriksaan penyidik mengedepankan HAM dan Hukum Acara, saat para tersangka diperiksa didampingi oleh penasehat hukum,” ucap Kamal, Jumat (17/1)
Menurut Kamal, PH yang beracara sekarang bukanlah PH yang mendampingi para tersangka pada saat pemeriksaan. Sebelum melakukan pemeriksaan penyidik juga telah menerima laporan dari masyarakat yang dirugikan serta anggota Polri yang mengetahui kejadian tersebut dan penyidik melakukan pengecekan di TKP.
“Tidak benar ada perintah pimpinan Polda Papua agar penyidik menetapkan tersangka dalam 1×24 jam, karena sesuai aturan hukum bilamana dalam waktu 1×24 jam tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur Pidana sebagaimana yang disangkakan maka para tersangka segera dipulangkan/dibebaskan,” tutur Kamal.
Penegasan Kabid Humas ini terkait pernyataan tim Advokat yang mengatakan bahwa kliennya atau para terdakwa saat dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pasca kerusuhan di Jayapura pada bulan Agustus lalu mendapatkan kekerasan serta intimidasi.
“Pernyataan tim Advokat tersebut dikeluarkan setelah para terdakwa saat memberikan keterangan di persidangan mengatakan bahwa penyidik melakukan tindakan kekerasan serta intimidasi oleh penyidik,” ucapnya.
Kamal juga menyebutkan Senin (6/1), sembilan penyidik Dit Reskrimum Polda Papua telah memberikan keterangan sebagai saksi Verbalisan di Pengadilan Negeri (PN) Jayapura. “Pemanggilan para penyidik oleh majelis hakim setelah para terdakwa dalam sejumlah perkara kerusuhan demontrasi menolak rasisme terhadap Orang Asli Papua mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pernah dibuatkan oleh penyidik, karena merasa mendapatkan tindakan kekerasan dan intimidasi,” pungkasnya. (fia/wen)
Selain capaian akademik, pihak sekolah juga mencatat tingkat retensi siswa yang sempurna. Hingga saat…
Kunjungan Menteri Dalam Negeri ke Kampung Mosso dilakukan untuk meninjau langsung pelaksanaan program yang…
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kawasan Dok IX Tanjung Ria masih membutuhkan perhatian serius…
Bima Arya menilai penanganan kawasan Sungai Anafre tidak cukup hanya melalui kegiatan pembersihan rutin.…
Menteri Dalam Negeri menyoroti masih tingginya angka masyarakat di Papua yang belum memiliki rumah maupun…
Situasi tersebut membuat laga ini menjadi sangat krusial. Brasil hanya membutuhkan hasil imbang untuk menjaga…