

Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda
JAYAPURA-Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda tak menampik bahwa hingga kini satu PR yang belum dituntaskan para pimpinan dan anggota DPRP adalah memilih dan mencari satu unsur pimpinan yang berasal dari kursi pengangkatan atau yang biasa disebut kelompok khusus.
“Iya, ini harus kami duduk bersama bahas dulu. Secara aturan sudah mengamanatkan itu tinggal bagaimana unsur pimpinan membuka rapat badan musyawarah untuk menetapkan kapan akan dilakukan pembahasan,” kata Yunus Wonda di kantornya belum lama ini.
Ia tak menampik bahwa unsur pimpinan masih kekurangan 1, yakni yang diisi dari kelompok khusus. Untuk siapa yang akan dipilih dikatakan semua akan berproses. Namun yang jelas Yunus menyatakan bahwa jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 106 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, pada Bab III menjelaskan soal pengisian anggota DPRP dan DPRK yang diangkat dari unsur OAP sesuai pasal 32 berbunyi anggota DPRP yang diangkat menduduki salah satu unsur wakil ketua DPRP.
Ini tertuang pada ayat (3) dan ayat (4) menjelaskan bahwa penugasan salah satu anggota DPRP yang diangkat menjadi wakil Ketua DPRP ditetapkan berdasar musyawarah dan atau mekanisme pengambilan keputusan lainnya oleh anggota DPRP yang diangkat.
“Saya pikir tahun ini hal tersebut sudah harus dibahas dan jangan ditunda lagi. Ini kembali ke niat saja untuk menyelesaikan bahwa salah satu wakil ketua ada yang dari kursi pengangkatan,” tutupnya. (ade/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Kepala BMKG Merauke, Wahyu Hidayat mengungkapkan berdasarkan pemantauan citra satelit Himawari-9 pada Kamis (10/9) pukul…
Kasat Reskrim Polres Jayapura AKP Axel Panggabean, mewakili Kapolres Jayapura AKBP Dionisius VDP Helan, mengatakan…
Berdasarkan hasil analisis pemutakhiran parameter dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), episenter gempa…
Ketua Tim Meteorologi Publik BMKG, Finnyalia Napitupulu, menginformasikan bahwa gambaran cuaca secara umum di…
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, definisi OAP telah memiliki dasar hukum…
Wali Kota menyoroti kebiasaan sejumlah OPD yang menggelar kegiatan tidak sesuai waktu yang tercantum dalam…