Karena itu dia berharap semua organisasi perangkat daerah, termasuk Pemerintah distrik Kelurahan dan juga kepala kampung, untuk sama-sama berkomitmen memberi perhatian, serius untuk kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan orang asli Papua yang ada di Kota Jayapura.
“Di sisi lain non Papua diabaikan, tidak. Ada porsi-porsinya, sehingga secara proporsional keberpihakan, pemberdayaan, afirmasi itu bisa dilakukan sesuai dengan amanat roh undang-undang otonomi khusus nomor 2 tahun 2021. Itu didukung dengan data dasar yang menggambarkan tentang kondisi orang asli Papua,” tambahnya. (roy/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Juru bicara (Jubir) PN Jayapura, Rahmat Selang, S.H., M.H mengatakan pada sidang pertama kali digelar,…
Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura mencatat penanganan tujuh kasus narkotika sepanjang Januari hingga Maret 2026.…
Menurutnya, dalam periode tersebut terjadi penurunan jumlah warga sebanyak 3.425 orang. Di sisi lain, terdapat…
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Papua menyebut 128 produk usaha mikro, kecil, dan menengah…
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua terus memperkuat pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil,…
Ahli waris tanah adat Emmaleuw Bhelle, Daud Felle, menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan aparat yang membuka…