Karena itu dia berharap semua organisasi perangkat daerah, termasuk Pemerintah distrik Kelurahan dan juga kepala kampung, untuk sama-sama berkomitmen memberi perhatian, serius untuk kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan orang asli Papua yang ada di Kota Jayapura.
“Di sisi lain non Papua diabaikan, tidak. Ada porsi-porsinya, sehingga secara proporsional keberpihakan, pemberdayaan, afirmasi itu bisa dilakukan sesuai dengan amanat roh undang-undang otonomi khusus nomor 2 tahun 2021. Itu didukung dengan data dasar yang menggambarkan tentang kondisi orang asli Papua,” tambahnya. (roy/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Pada tahun 2026 ini, IWD mengangkat tema “Give To Gain” atau Memberi untuk Mendapatkan. Sebuah…
Mantan anggota DPR Papua, Boy Markus Dawir (BMD) juga "diserang" lewat postingan di media sosial.…
Dalam program Safari Ramadan tahun ini, Pemkot Jayapura mengunjungi 16 masjid dan musala dengan agenda…
Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa dari seluruh sampel yang diambil dan diuji, tidak ditemukan kandungan…
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura, Alberto Itaar, menjelaskan bahwa pelaksanaan…
Kepolisian Daerah (Polda) Papua memastikan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 akan mulai digelar pada 13 Maret…