

*DLHK Segera Koordinasi dengan Dinas PUPR
JAYAPURA-Adanya pembukaan lahan yang dilakukan di atas sebelah kanan rumah sakit Bhayangkara Kotaraja, kini menjadi perhatian serius Pemkot Jayapura melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Jayapura, pasalnya daerah tersebut merupakan daerah yang sangat rawan karena berada di atas ketinggian dan di bawahnya banyak pemukiman warga.
Kepala DLHK Kota Jayapura Ir.Hj.Ketty Kailola, M.Si., mengatakan berdasarkan informasi dari gambar yang ada jika daerah di sana dibangun sebuah pemukiman tentu ini sangat berbahaya bagi warga yang tinggal di bawahnya, karena daerah itu berada di atas ketinggian, struktur tanah juga tidak terlalu kuat.
Diakui, Ketty akan melakukan koordinasi dengan Dinas PU jangan sampai Dinas PU juga tidak tahu, karena jika akan dilakukan pembangunan juga harus ada kajian maupun mengurus izin tata ruang dan fungsi ruang karena ini di daerah tinggi dan mengarah ke kemiringan, jangan sampai jika nanti sudah dibangun bisa membuat kebanjiran di pemukiman bawahnya termasuk di kediaman Wali Kota Jayapura.
Ketty menjelaskan, seharusnya jika ada akan ada pembangunan harus melihat dampaknya, apalagi belum ada izin sudah ada alat berat masuk, seharusnya dipikirkan juga daerah pemukiman di bawahnya, jika sampai terjadi musibah tentu nanti ujung-ujungnya disalahkan pemerintah, padahal dalam membangun perumahan atau rumah harus mengurus semua perizinannya dahulu.(dil/wen)
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…