Oleh karena itu dia akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan akhir. Misalnya dalam penetapan pejabat definitif. Plh gubenur tidak bisa mengangkat pejabat defenitif karena memang kewenangannya terbatas pada sisi itu. Sisi lain juga misalnya dalam hal penetapan kebijakan strategis, seperti menjalankan program program nasional yang dilaksanakan di tingkat daerah.
“Itu kan berpengaruh, katakanlah gubernurnya masih Pj, sementara bupati wali kotanya sudah definitif. Dalam konteks ini kan butuh level di atas yang bisa memberikan sebuah kewenangan yang lebih definitif juga untuk dilaksanakan. Agar tidak terjadi, bukan saling melempar tapi saling mempertanyakan, apakah ini boleh, belum definitif sudah melaksanakan kegiatan nasional, pasti berpengaruh disitu,”bebernya.(roy/tri).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Mengingat, Hari Raya Idul Fitri merupakan periode dengan peningkatan kebutuhan bahan pokok masyarakat. Lonjakan permintaan…
Anita menjelaskan, BPJS Kesehatan hanya menjalankan kebijakan sesuai instruksi pemerintah daerah. Namun beberapa waktu lalu…
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke Dewanto ditemui media ini mengungkapkan, pada bulan Ramadan 1447…
Dalam kegiatan tersebut, berbagai kegiatan dilakukan mulai dari pelayanan publik, hingga pelayanan kesehatan gratis, serta…
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika, I Wayan Suyatna dalam keterangan resminya pada Senin malam…
asil positif berhasil dicatatkan Persiker Keerom dalam laga perdana Kompetisi Cenderawasih Karsa Liga 4 zona…