Oleh karena itu dia akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan akhir. Misalnya dalam penetapan pejabat definitif. Plh gubenur tidak bisa mengangkat pejabat defenitif karena memang kewenangannya terbatas pada sisi itu. Sisi lain juga misalnya dalam hal penetapan kebijakan strategis, seperti menjalankan program program nasional yang dilaksanakan di tingkat daerah.
“Itu kan berpengaruh, katakanlah gubernurnya masih Pj, sementara bupati wali kotanya sudah definitif. Dalam konteks ini kan butuh level di atas yang bisa memberikan sebuah kewenangan yang lebih definitif juga untuk dilaksanakan. Agar tidak terjadi, bukan saling melempar tapi saling mempertanyakan, apakah ini boleh, belum definitif sudah melaksanakan kegiatan nasional, pasti berpengaruh disitu,”bebernya.(roy/tri).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
dr. Beeri I.S. Wopari, M.Kes., mengatakan data tersebut mencakup warga yang mendapat pelayanan kesehatan, baik…
Ribuan objek yang berhasil dipulangkan mencakup, sekitar 1.000 unit artefak kehidupan sehari-hari dan ritual,…
Ia mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Jayapura, tenaga kesehatan, TNI-Polri, serta masyarakat yang bergerak menangani…
Aksi pembakaran ban dan penutupan jalan dengan batang kayu ini dilakukan sebagai bentuk protes keras…
Rama mengatakan BGN akan melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG menyusul dua kejadian dugaan keracunan…
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan…