JAYAPURA-Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanes Walilo menjelaskan bahwa dari hasil monitoring berdasarkan aplikasi yang ada, realisasi peyerapan anggaran di lingkungan Pemprov Papua sudah mencapai 64 persen. Diharapkan dengan sisa waktu satu bulan ke depan, semua bisa terealisasi.
“Di angka monitoring kami terakhir ada di 64 persen realisasi anggaran, kami harap angka di Keuangan sudah di atas angka tersebut,” kata Walilo kepada Cenderawasih Pos, Selasa (15/11).
Disinggung soal OPD yang lambat dalam melaporkan realisasi fisik dan anggaran, menurut Walilo menyebut hampir rata rata sudah memberikan laporan. “Namun masih ada 1 hingga 2 OPD, karena ada sebagian yang dikerjakan dengan dana infrastruktur seperti gedung MRP dan kantor Gubernur belum dibayar lantaran sedang menunggu dana DPI masuk. Jika dana masuk langsung progres dan langsung naik,” ucapnya.
Menurut Walilo, sumber dana yang belum terserap dengan baik adalah dana Otsus. Sementara Dana Alokasi Khusus (DAU) normal saja. Salah satu kendala dana otsus tidak terserap dengan baik lantaran laporan, contohnya di tahun ini mengalami keterlambatan karena setiap laporan kabupaten langsung kirim ke pusat.
“Sementara dulunya dari kabupaten ke provinsi lalu kita kirim, sekarang Otsus dibagi langsung ke kabupaten/kota langsung dari pusat. Sehingga Pemerintah Provinsi Papua tidak bisa memerintah mereka lagi, itu yang menjadi kendala,” terangnya.
Sebab, jika kabupaten/kota terlambat mengirim laporan, maka sudah pasti itu menjadi kendala dan berimbas ke Pemprov Papua juga. “Menjelang 1 bulan terakhirnya anggaran kegiatan fisik maupun yang rutin, segera dituntaskan. Sebagaimana ada surat Sekda terkait langkah langkah akhir tahun yang beliau sudah sampaikan, jadi segera realisasikan,” imbaunya. (fia/tri)