Categories: METROPOLIS

Ada Kebijakan Afirmasi, Tapi Tidak Mengurangi Standar Mutu

JAYAPURA-Pihak kampus Fakultas Kedokteran Uncen memastikan tidak memberlakukan kebijakan khusus terhadap para calon dokter yang terancam Drop Out (DO). Upaya yang dilakukan  pihak kampus  untuk menolong mereka adalah melalui Ujian Afirmasi UKMPPD.

  Ujian ini  dibuat oleh asosiasi pendidikan  kedokteran seperti yang sudah dilakukan pada  periode Februari yang  lalu dan dikhususkan hanya untuk Fakultas Kedokteran Uncen. Namun kebijakan afirmasi itu tidak mengurangi standar nilai.

   “Ujian dibuat dua hari,  hari pertama materi non bedah dan hari kedua materi bedah,”kata Dekan Fakultas Kedokteran Uncen, dr. Inneke V. Sumolang, Senin (14/4).

   Dalam pelaksanaannya waktu diperpanjang, dari  yang biasanya 150 menit  menjadi 200 menit. Kemudian soal ujian yang  diambil juga banyak mengenai  porsi penyakit lokal yang  banyak di Papua. Seperti  malaria, TB, HIV/AIDS, Kusta dan Frambusia, dan bentuk lain sesuai lokal spesifik FK Uncen.

   “Sebagai perbandingan, bahkan Desember 2024 yang lulus hanya 8 orang dokter, tapi Februari 2025 yang lulus 43 orang.”ungkapnya.

  Dari 102 mahasiswa  reteker ujian UUKMPPD  periode Februari yang mengikuti test, 43 lulus.  4 orang lulus first taker, 39  lulus dari reteker ujian  terdiri dari  OAP yang lulus 30 orang dan , 9 orang non OAP,” jelasnya.

Sejumlah  mahasiswa kedokteran Uncen saat  melakukan aksi demo terkait masalah DO di depan kampus mereka, pekan kemarin. (foto:Robert Mboik/Cepos)

    Menurut dia, persoalanya sekarang adalah mahasiswa tersebut sudah melewati masa studi secara aturan normal. Misalnya seharusnya maksimal 7 tahun atau 14 semester, tetapi ada yang sudah melebihi batas waktu tersebut. Masa studi itu kemudian tidak memenuhi syarat di Lembaga Gelar Pendidikan Tinggi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Tinggi (LGPT PDPT), karena banyak juga yang sudah tidak membayar UKT.

    “Tidak bayar SPP tetapi melakukan putaran di rumah sakit. Sehingga ketika ditemui, kenapa NIM-nya tidak ada, karena tidak bayar UKT, bukan cuma satu, puluhan ada,” katanya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Suara Perempuan Papua Diduga Ada 107 Ribu Warga Mengungsi

Jelasnya praktik kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, serta diskriminasi struktural maupun kultural dialami perempuan Papua…

2 days ago

Pembangunan Terminal Khusus Masih Dalam Tahap Pembahasan

Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Papua Selatan, Paino ditemui media ini disela-sela pembahasan…

2 days ago

Siap Sambut Rencana Investasi Rp 100 Triliun

Petrus Assem menjelaskan, penanaman tebu di Merauke tersebut untuk industry gula dengan produk turunannya bioethanol…

2 days ago

Pengukuhan Lembaga Adat Belum Dilakukan

Di tengah desakan kelompok warga yang menuntut pengukuhan lembaga adat, Bupati Mimika Johannes Rettob memilih…

2 days ago

Disinyalir Terjadi Pelanggaran HAM Berat

al ini disampaikan langsung Direktur Eksekutif ALDP, Latifah Anum Siregar kepada Cenderawasih Pos melalui keterangan…

2 days ago

Bulog Salurkan Bantuan Pangan untuk 27 Ribu Warga

Perum Bulog Kantor Cabang (KC) Timika mulai mematangkan persiapan penyaluran bantuan pangan berupa beras dan…

2 days ago