Potensi Besar di Sektor Retribusi, Tapi Terbentur Kepentingan Masyarakat Adat

  Bagi pemerintah, CFD Holtekamp tidak sekadar menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga dan menikmati akhir pekan. Keramaian yang tercipta setiap Sabtu juga menghadirkan peluang ekonomi. Pedagang kecil dan pelaku UMKM mendapatkan ruang untuk menawarkan produk mereka kepada masyarakat yang datang.

   Dari sisi pemerintah daerah, aktivitas tersebut membuka sedikitnya dua potensi penerimaan daerah, yakni dari sektor retribusi baik dari  UMKM maupun retribusi parkir.

Sitorus mengatakan, untuk aktivitas UMKM, mekanisme retribusi saat ini sudah mulai berjalan. Artinya, geliat ekonomi yang muncul di kawasan CFD mulai diarahkan agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Jayapura.

   Namun, persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Perhubungan adalah sektor parkir. Retribusi parkir di kawasan CFD Holtekam belum dapat dimaksimalkan karena berkaitan dengan aspek sosial dan adat di wilayah tersebut.

   Pengelolaan parkir di kawasan Holtekamp tidak bisa hanya dilihat dari perspektif teknis pemerintahan. Ada aspek kepemilikan wilayah dan keterlibatan masyarakat adat yang harus dihormati.

   Dinas Perhubungan Kota Jayapura telah melakukan pendekatan dan komunikasi dengan tokoh masyarakat adat untuk membicarakan kemungkinan pengelolaan retribusi parkir di kawasan CFD. Namun, pembicaraan tersebut belum menghasilkan keputusan final.

   Menurut Sitorus, hal itu karena kawasan tersebut berada dalam wilayah yang berkaitan dengan beberapa kelompok suku atau pemilik hak. Karena itu, diperlukan kesepahaman bersama sebelum pemerintah dapat mengambil langkah lebih jauh.

  “Tokoh masyarakat adat menyampaikan bahwa belum ada final karena mereka harus melakukan pertemuan. Wilayah tersebut ada di atas beberapa suku atau pemilik. Tentu perlu ada satu suara dari beberapa pemilik tersebut,” ujarnya.

  Kondisi tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengelolaan CFD Holtekamp. Pemerintah tidak ingin mengambil langkah sepihak, tetapi berupaya membangun komunikasi agar pengelolaan kawasan dapat berjalan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat.